3 kecamatan di banyuasin belum terima BLSM
Jum'at, 19 Juli 2013 - 18:49 WIB
3 kecamatan di banyuasin belum terima BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara (BLSM) untuk kawasan kecamatan di perairan Banyuasin tersendat. Pasalnya, masih banyak warga miskin penerima BLSM yang berada di kawasan perairan, dan memiliki jangkauan jauh dari kantor camat.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial (Dinsos) Sarimenah mengatakan, masih ada tiga kecamatan di Banyuasin yang belum tersalurkan BLSM. Dantaranya Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, dan Banyusin II. Jika diakumulasikan, dana BLSM baru tersalur sekitar 65 persen di Banyuasin.
"Di perairan, PT Pos kesulitan menjangkau wilayah yang jauh. Warga yang lokasinya jauh dari kantor Camat juga harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengambil BLSM," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (19/7/2013).
Bahkan, tiga desa di kecamatan Muara Sugihan, memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi ketimbang dana BLSM yang akan diterima. Akibatnya, warga meminta agar proses pencairan dana BLSM dapat diakumulasikan, atau diwakilkan pada satu orang (Kepala Desa).
"Kan kasian juga, ongkosnya mahal, tidak sebanding dengan BLSMnya. Apalagi, pengaruh kenaikan harga bahan bakar di perairan yang membuat ongkos transportasi mahal. Karena itu, warga berharap untuk dapat disalurkan berkolektif," terangnya.
Kendala lainnya, petugas PT Pos yang tidak bisa aktif untuk berada di kantor cCamat setempat. Bahkan, terjadi juga di Kecamatan Talang Kelapa, dan Tanjung Lago. Jadwal pengambilan BLSM, mesti diubah ke kantor PT Pos Merdeka Palembang, karena ketidaksesuaian jadwal penyaluran.
"Beberapa kendala ini mempengaruhi proses penyaluran. Karena itu baru 65 persen BLSM tersalurkan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Indrahadi mengatakan, kendala geografis Banyuasin mengakibatkan biaya transportasi cukup mahal. Sehingga masyarakat miskin yang ingin mengambil bantuan BLSM di kantor camat memiliki kendala biaya transportasi.
Beberapa wilayah yang daerah jangkauannya jauh mengakibatkan biaya transportasi yang mahal diantaranya, kecamatan perairan seperti Muara Padang, Muara Sugihan, hingga tanah villih, Banyuasin II.
"Terdapat tiga kecamatan yang belum disalurkan BLSM. Kendala jarak tempuh dan biaya yang menjadi hambatan di perairan Banyuasin. Masyarakat keluhkan biaya transportasinya,sementara PT Pos memiliki ketesediaan hanya sampai dengan kantor camat saja," ungkapnya.
Dia melanjutkan, warga meminta agar dibuat kebijakan untuk dapat mencairkan BLSM secara kolektif. Namun tetap memperhatikan koridor hukum yang tepat.
Pencairan secara kolektif dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya kondisi jarak tempuh yang memang jauh, sehingga menimbulkan biaya yang memberatkan jika harus menempuh kantor camat.
"Jika tidak ada solusi, masyarakat miskinnya malah mau menolak BLSM. Karena akan rugi jika mengambil dengan biaya lebih tinggi dari dana bantuan yang diterima," tukasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial (Dinsos) Sarimenah mengatakan, masih ada tiga kecamatan di Banyuasin yang belum tersalurkan BLSM. Dantaranya Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, dan Banyusin II. Jika diakumulasikan, dana BLSM baru tersalur sekitar 65 persen di Banyuasin.
"Di perairan, PT Pos kesulitan menjangkau wilayah yang jauh. Warga yang lokasinya jauh dari kantor Camat juga harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengambil BLSM," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (19/7/2013).
Bahkan, tiga desa di kecamatan Muara Sugihan, memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi ketimbang dana BLSM yang akan diterima. Akibatnya, warga meminta agar proses pencairan dana BLSM dapat diakumulasikan, atau diwakilkan pada satu orang (Kepala Desa).
"Kan kasian juga, ongkosnya mahal, tidak sebanding dengan BLSMnya. Apalagi, pengaruh kenaikan harga bahan bakar di perairan yang membuat ongkos transportasi mahal. Karena itu, warga berharap untuk dapat disalurkan berkolektif," terangnya.
Kendala lainnya, petugas PT Pos yang tidak bisa aktif untuk berada di kantor cCamat setempat. Bahkan, terjadi juga di Kecamatan Talang Kelapa, dan Tanjung Lago. Jadwal pengambilan BLSM, mesti diubah ke kantor PT Pos Merdeka Palembang, karena ketidaksesuaian jadwal penyaluran.
"Beberapa kendala ini mempengaruhi proses penyaluran. Karena itu baru 65 persen BLSM tersalurkan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Indrahadi mengatakan, kendala geografis Banyuasin mengakibatkan biaya transportasi cukup mahal. Sehingga masyarakat miskin yang ingin mengambil bantuan BLSM di kantor camat memiliki kendala biaya transportasi.
Beberapa wilayah yang daerah jangkauannya jauh mengakibatkan biaya transportasi yang mahal diantaranya, kecamatan perairan seperti Muara Padang, Muara Sugihan, hingga tanah villih, Banyuasin II.
"Terdapat tiga kecamatan yang belum disalurkan BLSM. Kendala jarak tempuh dan biaya yang menjadi hambatan di perairan Banyuasin. Masyarakat keluhkan biaya transportasinya,sementara PT Pos memiliki ketesediaan hanya sampai dengan kantor camat saja," ungkapnya.
Dia melanjutkan, warga meminta agar dibuat kebijakan untuk dapat mencairkan BLSM secara kolektif. Namun tetap memperhatikan koridor hukum yang tepat.
Pencairan secara kolektif dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya kondisi jarak tempuh yang memang jauh, sehingga menimbulkan biaya yang memberatkan jika harus menempuh kantor camat.
"Jika tidak ada solusi, masyarakat miskinnya malah mau menolak BLSM. Karena akan rugi jika mengambil dengan biaya lebih tinggi dari dana bantuan yang diterima," tukasnya.
(san)
