Pilgub Jatim, DKPP sudah terima laporan Khofifah
Jum'at, 19 Juli 2013 - 17:13 WIB
Pilgub Jatim, DKPP sudah terima laporan Khofifah
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan telah menerima daftar laporan terkait pengaduan calon gubernur (Cagub) Jawa Timur, Khoffifah Indar Parawansa.
Demikian dikatakan Komisioner DKPP, Nur Hidayat kepada Sindonews.com di kantornya. Menurutnya, laporan tersebut sudah masuk ke DKPP sejak dua hari lalu. Kata dia, secara khusus, pihak Khoffifah melaporkan atas pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.
"Sudah masuk dua hari yang lalu. Mereka melaporkan KPU Jawa Timur," ujar Nur Hidayat, kantor DKPP, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Namun demikian, terkait kejelasan kasus yang menimpa pasangan Khoffifah-Herman, pihaknya akan mencari tahu saat pengaduan secara lisan yang disampaikannya langsung hari ini.
"Tapi jelasnya nanti saya tanya dulu seperti apa kasusnya," jelasnya.
Seperti diberitakan, pasangan Khoffifah-Herman terpaksa dicoret sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur karena kurangnya dukungan partai politik pengusung yang kurang dari 15 persen dari persyaratan. Sehingga, pasangan tersebut harus menjalin koalisi dengan partai lain. Namun, sayang, dua partai yang sebelumnya mendukung ternyata menarik mundur dari dukungan.
Demikian dikatakan Komisioner DKPP, Nur Hidayat kepada Sindonews.com di kantornya. Menurutnya, laporan tersebut sudah masuk ke DKPP sejak dua hari lalu. Kata dia, secara khusus, pihak Khoffifah melaporkan atas pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.
"Sudah masuk dua hari yang lalu. Mereka melaporkan KPU Jawa Timur," ujar Nur Hidayat, kantor DKPP, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Namun demikian, terkait kejelasan kasus yang menimpa pasangan Khoffifah-Herman, pihaknya akan mencari tahu saat pengaduan secara lisan yang disampaikannya langsung hari ini.
"Tapi jelasnya nanti saya tanya dulu seperti apa kasusnya," jelasnya.
Seperti diberitakan, pasangan Khoffifah-Herman terpaksa dicoret sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur karena kurangnya dukungan partai politik pengusung yang kurang dari 15 persen dari persyaratan. Sehingga, pasangan tersebut harus menjalin koalisi dengan partai lain. Namun, sayang, dua partai yang sebelumnya mendukung ternyata menarik mundur dari dukungan.
(rsa)
