Lagi, data BLSM diprotes warga
Kamis, 18 Juli 2013 - 14:55 WIB
Lagi, data BLSM diprotes warga
A
A
A
Sindonews.com - Data Bantuan Langsung Sementara Miskin (BLSM) kembali diprotes warga Kabupaten Mamuju Utara (Matra). Pasalnya, data itu tidak akurat dan tidak tepat sasaran.
Sebanyak 6.319 warga miskin penerima BLSM, banyak yang sudah meninggal dan pindah ke desa lain.
Ratusan perwakilan warga Pasangkayu pun menggugat data penerima bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut ke DPRD Matra.
Tidak ada aksi anarki, mereka hanya mengeluhkan simpangsiurnya data penerima BLSM.
Lurah Pasangkayu Tanwir mengungkapkan, banyak warga tidak miskin mendapat BLSM. Tapi yang benar-benar miskin justru tidak menerima.
Bahkan dari data di PT Pos Indonesia Cabang Matra, ada beberapa penerima BLSM berstatus PNS.
"Ini jelas merugikan masyarakat. Data dari pemerintah pusat itu tidak akurat. Kami yakin, pemerintah memakai data lama," katanya, Kamis (18/7/2013).
Demikian pula disampaikan Camat Pasangkayu, Zainal Abidin. Menurutnya, banyak nama dalam daftar penerima BLSM sudah tidak lagi berada di wilayahnya.
Bahkan warga yang sudah lama meninggal pun namanya masih tercantum.
Kepala BPS Matra Darwis, membantah bahwa data penerima BLSM di Matra berasal dari lembaganya. Sebab data tersebut tidak sesuai dengan database yang dimiliki BPS Matra.
Sementara Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Matra Suardi, mengatakan, juknis penyaluran berdasarkan data BLSM.
Kalaupun ada kendala di lapangan, pihaknya akan segera melaporkan ke pimpinan.
Wakil Ketua DPRD Matra Uksin DJamaluddin mengatakan, akan segera konfirmasi dengan Pemkab Matra. Agar menyaluran selanjutnya tidak carut marut lagi.
"Laporan ini akan saya teruskan ke Bupati. Insya'Allah dalam waktu dekat kami sampaikan," katanya.
Warga miskin di Matra masih menunggu kepastian mendapat bantuan. Apalagi saat ini semua bahan pokok naik.
Sebanyak 6.319 warga miskin penerima BLSM, banyak yang sudah meninggal dan pindah ke desa lain.
Ratusan perwakilan warga Pasangkayu pun menggugat data penerima bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut ke DPRD Matra.
Tidak ada aksi anarki, mereka hanya mengeluhkan simpangsiurnya data penerima BLSM.
Lurah Pasangkayu Tanwir mengungkapkan, banyak warga tidak miskin mendapat BLSM. Tapi yang benar-benar miskin justru tidak menerima.
Bahkan dari data di PT Pos Indonesia Cabang Matra, ada beberapa penerima BLSM berstatus PNS.
"Ini jelas merugikan masyarakat. Data dari pemerintah pusat itu tidak akurat. Kami yakin, pemerintah memakai data lama," katanya, Kamis (18/7/2013).
Demikian pula disampaikan Camat Pasangkayu, Zainal Abidin. Menurutnya, banyak nama dalam daftar penerima BLSM sudah tidak lagi berada di wilayahnya.
Bahkan warga yang sudah lama meninggal pun namanya masih tercantum.
Kepala BPS Matra Darwis, membantah bahwa data penerima BLSM di Matra berasal dari lembaganya. Sebab data tersebut tidak sesuai dengan database yang dimiliki BPS Matra.
Sementara Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Matra Suardi, mengatakan, juknis penyaluran berdasarkan data BLSM.
Kalaupun ada kendala di lapangan, pihaknya akan segera melaporkan ke pimpinan.
Wakil Ketua DPRD Matra Uksin DJamaluddin mengatakan, akan segera konfirmasi dengan Pemkab Matra. Agar menyaluran selanjutnya tidak carut marut lagi.
"Laporan ini akan saya teruskan ke Bupati. Insya'Allah dalam waktu dekat kami sampaikan," katanya.
Warga miskin di Matra masih menunggu kepastian mendapat bantuan. Apalagi saat ini semua bahan pokok naik.
(lns)
