Ahok: Penataan PKL bagian wujud keadilan sosial
Rabu, 17 Juli 2013 - 11:53 WIB
Ahok: Penataan PKL bagian wujud keadilan sosial
A
A
A
Sindonews.com - Kendati mendapat tentangan dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya tetap akan merelokasi SMPN 14 Jatinegara untuk lokasi Pedagang kaki Lima (PKL). Langkah ini, dianggap sebagai perwujudan dari keadilan sosial bagi PKL dan orang lain.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sejak awal sudah menjadi keinginan Gubernur untuk penataan PKL jadi mereka akan terus mengambil langkah untuk penataan tersebut.
Penataan PKL Jatinegara yang rencananya akan dilakukan tahun 2014 ke lokasi SMPN 14 Jatinegara sendiri, menurutnya tetap akan dilakukan karena lokasi sekolah sudah tidak layak.
"Sudah tidak layak sekolah kondisi seperti itu, pak gubernur ingin tata PKL-kan, mereka ingin dagang dan harus hidup tapi jangan dudukin jalan raya," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Rabu (17/7/2013).
PKL, kata Ahok sapaan akrabnya, harus berdagang di lokasi yang telah ditentukan. Artinya tidak mengganggu orang lain, dan itu menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukannya.
"Karena hidup anda menyulitkan orang lain, kami harus wujudkan keadilan sosial bagi semua orang, tidak boleh ada satu golongan orang seperti PKL menekan orang lain," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sejak awal sudah menjadi keinginan Gubernur untuk penataan PKL jadi mereka akan terus mengambil langkah untuk penataan tersebut.
Penataan PKL Jatinegara yang rencananya akan dilakukan tahun 2014 ke lokasi SMPN 14 Jatinegara sendiri, menurutnya tetap akan dilakukan karena lokasi sekolah sudah tidak layak.
"Sudah tidak layak sekolah kondisi seperti itu, pak gubernur ingin tata PKL-kan, mereka ingin dagang dan harus hidup tapi jangan dudukin jalan raya," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Rabu (17/7/2013).
PKL, kata Ahok sapaan akrabnya, harus berdagang di lokasi yang telah ditentukan. Artinya tidak mengganggu orang lain, dan itu menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukannya.
"Karena hidup anda menyulitkan orang lain, kami harus wujudkan keadilan sosial bagi semua orang, tidak boleh ada satu golongan orang seperti PKL menekan orang lain," ujarnya.
(ysw)
