Depok kesulitan penuhi target 60 UPS
Jum'at, 12 Juli 2013 - 17:27 WIB
Depok kesulitan penuhi target 60 UPS
A
A
A
Sindonews.com - Target Wali Kota Nur Mahmudi Ismail membuat 60 Unit Pengelola Sampah (UPS) tersendat. Pasalnya, belum ada satu pun proposal dari masyarakat yang minta dibangunan UPS masuk ke meja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.
Namun secara total, DKP telah berhasil membangun 51 hanggar UPS. "Tahun ini kita hanya membangun satu UPS, lokasinya di Mako Brimob Kelapa Dua, itu pun proposalnya sudah masuk dari dua tahun lalu. Sekarang baru dapat kita wujudkan," kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana DKP, Ridwan, Jumat (12/7/2013).
Ridwan menambahkan pembangunan UPS sejak dua tahun lalu tidak lagi menjadi inisiatif pemerintah. Melainkan menunggu sikap pro aktif dari masyarakat.
Ia menambahkan, kendati demikian pembangunan UPS tetap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun DPRD dan Wali Kota Depok.
"Sebenarnya tahun 2013 ini, kita sudah menyiapkan tiga titik pembangunan, semuanya atas permintaan masyarakat. Sayangnya dua titik kita nyatakan tidak layak," katanya.
Ridwan mengatakan, pihaknya tidak ingin lagi mendapat komplain dari masyarakat karena alasan tidak mendapat izin, bau, dan sebagainya. Bila masyarakat menginginkan wilayahnya berdiri UPS tinggal mengajukan ke pemerintah.
Pihaknya, kata Ridwan, akan meninjau lokasi yang diusulkan jadi tempat pembangunan UPS. "Berapa pun permintaan masyarakat, akan kita bangun. Sekalipun permintaan tersebut melebihi kuota RPJMD," ujarnya.
Namun secara total, DKP telah berhasil membangun 51 hanggar UPS. "Tahun ini kita hanya membangun satu UPS, lokasinya di Mako Brimob Kelapa Dua, itu pun proposalnya sudah masuk dari dua tahun lalu. Sekarang baru dapat kita wujudkan," kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana DKP, Ridwan, Jumat (12/7/2013).
Ridwan menambahkan pembangunan UPS sejak dua tahun lalu tidak lagi menjadi inisiatif pemerintah. Melainkan menunggu sikap pro aktif dari masyarakat.
Ia menambahkan, kendati demikian pembangunan UPS tetap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun DPRD dan Wali Kota Depok.
"Sebenarnya tahun 2013 ini, kita sudah menyiapkan tiga titik pembangunan, semuanya atas permintaan masyarakat. Sayangnya dua titik kita nyatakan tidak layak," katanya.
Ridwan mengatakan, pihaknya tidak ingin lagi mendapat komplain dari masyarakat karena alasan tidak mendapat izin, bau, dan sebagainya. Bila masyarakat menginginkan wilayahnya berdiri UPS tinggal mengajukan ke pemerintah.
Pihaknya, kata Ridwan, akan meninjau lokasi yang diusulkan jadi tempat pembangunan UPS. "Berapa pun permintaan masyarakat, akan kita bangun. Sekalipun permintaan tersebut melebihi kuota RPJMD," ujarnya.
(ysw)
