Lapas Tanjung Gusta rusuh, begini solusi pemerintah
Jum'at, 12 Juli 2013 - 14:29 WIB
Lapas Tanjung Gusta rusuh, begini solusi pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri Jendral Timur Pradopo, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai.
Rapat koordinasi yang digelar di kantor Menko Polhukam, ini membahas masalah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan. Dari hasil rapat koordinasi itu, ada lima poin yang disepakati bersama.
"Pertama, karena over kapasitas yang luar biasa, maka diminta kepada Wamenkum HAM (Denny Indrayana) untuk mendistribusikan sebagian napi atau warga binaan pada LP terdekat, maupun LP yang lain," ujar Djoko Suyanto, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2013).
Hal demikian pun pernah dilakukan oleh pihak Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Kedua, perlu segera dilakukannya renovasi alat perkantoran di lapas itu. "Karena ini pintu gerbang masuk. Segera untuk direnovasi. Yang menjadi prioritas dimana, kami serahkan kepada Kemenkum HAM untuk renovasi itu," tuturnya.
Sementara itu, Polri mengamankan disekitar pintu masuk dan wilayah lapas tersebut. Ketiga, pengejaran dan penangkapan kepada para napi yang masih buron, terus dilakukan. Pengejaran terhadap para napi yang buron ini, bekerjasama dengan aparat-aparat yang lain.
"Keempat, dengan kejadian tersebut, kami setuju bahwa kepada Kemenkum HAM, terutama pada tiap lembaga pemasyarakatan untuk antisipasi terhadap potensi-potensi kejadian yang bisa berlaku di lembaga pemasyarakatan masing-masing, mengacu pada kejadian di LP Tanjung Gusta ini," jelasnya.
Kelima, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan dilakukannya investigasi yang mendalam terhadap latar belakang atau motif kejadian kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan.
"Kepada Kapolri telah menunjuk para perwiranya untuk melakukan investigasi yang mendalam. Ini hasil rapat koordinasi tentang penanganan di LP Tanjung Gusta," pungkasnya.
Rapat koordinasi yang digelar di kantor Menko Polhukam, ini membahas masalah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan. Dari hasil rapat koordinasi itu, ada lima poin yang disepakati bersama.
"Pertama, karena over kapasitas yang luar biasa, maka diminta kepada Wamenkum HAM (Denny Indrayana) untuk mendistribusikan sebagian napi atau warga binaan pada LP terdekat, maupun LP yang lain," ujar Djoko Suyanto, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2013).
Hal demikian pun pernah dilakukan oleh pihak Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Kedua, perlu segera dilakukannya renovasi alat perkantoran di lapas itu. "Karena ini pintu gerbang masuk. Segera untuk direnovasi. Yang menjadi prioritas dimana, kami serahkan kepada Kemenkum HAM untuk renovasi itu," tuturnya.
Sementara itu, Polri mengamankan disekitar pintu masuk dan wilayah lapas tersebut. Ketiga, pengejaran dan penangkapan kepada para napi yang masih buron, terus dilakukan. Pengejaran terhadap para napi yang buron ini, bekerjasama dengan aparat-aparat yang lain.
"Keempat, dengan kejadian tersebut, kami setuju bahwa kepada Kemenkum HAM, terutama pada tiap lembaga pemasyarakatan untuk antisipasi terhadap potensi-potensi kejadian yang bisa berlaku di lembaga pemasyarakatan masing-masing, mengacu pada kejadian di LP Tanjung Gusta ini," jelasnya.
Kelima, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan dilakukannya investigasi yang mendalam terhadap latar belakang atau motif kejadian kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan.
"Kepada Kapolri telah menunjuk para perwiranya untuk melakukan investigasi yang mendalam. Ini hasil rapat koordinasi tentang penanganan di LP Tanjung Gusta," pungkasnya.
(san)
