Kerusuhan Lapas Tanjung Gusta bisa menyebar

Sindonews.com - Pemerintah harus bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Karena, peristiwa itu terjadi karena lemahnya perhatian pemerintah, dalam memenuhi sarana dan prasarana di tempat binaan itu.

“Mau tidak mau pemerintah harus bertanggung jawab. Ini terjadi karena persoalan yang sudah kompleks,” tegas anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) Hasanuddin Massaile kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Dia menduga, indikator terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan kaburnya Narapidana (Napi) di Lapas Tanjung Gusta, bisa juga terjadi di lapas lainnya.

Sudah tidak asing lagi, bahwa penghuni lapas di Indonesia sudah sangat over kapasitas. Hal itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan kaburnya napi.

Selain itu, akhir-akhir ini sudah ada kecendrungan Kementrian Hukum dan HAM menerapkan konsep security, seperti adanya napi khusus terorisme, dan narkoba yang diberikan pengamanan yang ekstra.

"Hal itu sebenarnya belum sesuai diterapkan di Indonesia, karena pemerintah belum mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk itu. Idealnya, napi khusus ditempatkan di lapas yang berbeda dengan konsep penanganan security. Kalau mereka dicampur adukkan, tentunya bisa mempengaruhi mental napi lainnya,” terangnya.

Sebagai solusi, Kemenkum HAM harus menerapkan konsep pendekatan kemanusiaan. Semenjak tahun 1964, Indonesia memang telah menerapkan konsep kemanusiaan dalam menghadapi napi di lapas. Namun, belakangan ini konsep tersebut sudah banyak yang berubah dari realisasinya.

“Pimpinan (Kemenkumham) sekarang harus ada pendalaman menghadapi napi lebih manusiawi lagi. Dikhawatirkan, kerusuhan ini menjadi penykit menular bagi lapas lain,” tuturnya.