Rapat Bamus DPRD Depok dijaga Polisi
Kamis, 11 Juli 2013 - 14:34 WIB
Rapat Bamus DPRD Depok dijaga Polisi
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengantisipasi gangguang dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok, dua peleton polisi berjaga di sekitar Gedung DPRD Kota Depok. Bahkan sejumah polisi berseragam tampak menjaga ruang rapat Bamus.
"Betul hari ini bamus, 24 anggota menyikapi masalah putusan MA, yang dituntut LSM, dan Hanura. Kami hanya memberikan rekomendasi hasil rapat Bamus ke Mendagri," ujar anggota Bamus dari Fraksi PKS Muttaqien, kepada wartawan, Kamis (11/7/2013).
Sementara itu suasana rapat bamus tertutup untuk umum dan media. Bahkan puluhan polisi berseragam dan berpakaian preman mengawal ketat jalannya rapat bamus.
"Kami mengantisipasi dari hal yang tak diinginkan, ada dua pleton yang bersiaga," tandasnya.
Rapat tersebut untuk menindaklanjuti dicabutnya Surat Keputusan (SK) KPU No 23/kpts/R /KPU-Kota-001.329181/2010 tentang penetapan hasil penghitungan suara walikota-wakil walikota Depok Tahun 2010, dan pencabutan SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang penetapan pasangan calon walikota-wakil walikota Depok periode 2011-2016 membuat isu Pemilukada ulang di Depok kembali bergulir.
"Betul hari ini bamus, 24 anggota menyikapi masalah putusan MA, yang dituntut LSM, dan Hanura. Kami hanya memberikan rekomendasi hasil rapat Bamus ke Mendagri," ujar anggota Bamus dari Fraksi PKS Muttaqien, kepada wartawan, Kamis (11/7/2013).
Sementara itu suasana rapat bamus tertutup untuk umum dan media. Bahkan puluhan polisi berseragam dan berpakaian preman mengawal ketat jalannya rapat bamus.
"Kami mengantisipasi dari hal yang tak diinginkan, ada dua pleton yang bersiaga," tandasnya.
Rapat tersebut untuk menindaklanjuti dicabutnya Surat Keputusan (SK) KPU No 23/kpts/R /KPU-Kota-001.329181/2010 tentang penetapan hasil penghitungan suara walikota-wakil walikota Depok Tahun 2010, dan pencabutan SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang penetapan pasangan calon walikota-wakil walikota Depok periode 2011-2016 membuat isu Pemilukada ulang di Depok kembali bergulir.
(ysw)
