Pendidikan gratis tak cair, Pemkot salahkan dewan
Jum'at, 05 Juli 2013 - 16:19 WIB
Pendidikan gratis tak cair, Pemkot salahkan dewan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, akhirnya menuding DPRD Kota Makassar sebagai biang keladi, atas tidak turunnya anggaran pendidikan gratis, di Kota Makassar tahun 2013, sebesar Rp34 miliar.
Dinas pendidikan (Disdik) Sulsel menahan anggaran tersebut, sebab pada tahun 2013 lalu, terdapat sisa anggaran Rp13 miliar yang belum juga manfaatkan.
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, pihaknya sudah mengajukan SK parsial kepada Dewan terkait penggunaan anggaran Rp13 miliar tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak ditindaklanjuti oleh dewan kota.
“Inikan tertahan di DPRD, tidak mungkin kita keluarkan uang tanpa persetujuan DPRD. Karena itu, kita ajukan SK Parsialnya. Kita juga tidak mungkin mengembalikan anggaran tersebut tanpa SK parsial," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (5/7/2013).
Anggaran Pendidikan Gratis, sebut Ilham, memang berbeda dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Pendidikan gratis, bukan belanja langsung. Karena, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara dana BOS, masuk dalam tanggungan APBN.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkot Makassar Erwin Safruddin Hayya menambahkan, pihaknya telah mengirim surat ke DPRD mendahului perubahan, penambahan, dan pengembalian anggaran.
"Tahun 2012 lalu, ada dana pendidikan gratis. Tapi, tiba-tiba kebijakan lahir setelah APBD Perubahan. Uangnya masuk diakhir tahun 2012 lalu, semua sudah clear. Pengembalian pendapatan, masuk dibelanja tidak terduga. DPRD bisa memproses dengan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)," katanya.
Dinas pendidikan (Disdik) Sulsel menahan anggaran tersebut, sebab pada tahun 2013 lalu, terdapat sisa anggaran Rp13 miliar yang belum juga manfaatkan.
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, pihaknya sudah mengajukan SK parsial kepada Dewan terkait penggunaan anggaran Rp13 miliar tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak ditindaklanjuti oleh dewan kota.
“Inikan tertahan di DPRD, tidak mungkin kita keluarkan uang tanpa persetujuan DPRD. Karena itu, kita ajukan SK Parsialnya. Kita juga tidak mungkin mengembalikan anggaran tersebut tanpa SK parsial," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (5/7/2013).
Anggaran Pendidikan Gratis, sebut Ilham, memang berbeda dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Pendidikan gratis, bukan belanja langsung. Karena, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara dana BOS, masuk dalam tanggungan APBN.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkot Makassar Erwin Safruddin Hayya menambahkan, pihaknya telah mengirim surat ke DPRD mendahului perubahan, penambahan, dan pengembalian anggaran.
"Tahun 2012 lalu, ada dana pendidikan gratis. Tapi, tiba-tiba kebijakan lahir setelah APBD Perubahan. Uangnya masuk diakhir tahun 2012 lalu, semua sudah clear. Pengembalian pendapatan, masuk dibelanja tidak terduga. DPRD bisa memproses dengan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)," katanya.
(san)
