3 ribu lulusan SMP terancam tak tertampung di SMA
Selasa, 02 Juli 2013 - 17:22 WIB
3 ribu lulusan SMP terancam tak tertampung di SMA
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone nampaknya harus lebih serius mengatasi berbagai permasalahan di bidang pendidikan, jika tidak ingin prestasi pendidikan di daerahnya anjlok.
Salah satu persoalan yang akan dihadapi adalah masalah siswa baru tamatan SMP untuk melanjutkan ke SMA sederajat.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 3.000 siswa tamatan SMP terancam tidak mampu melanjutkan ke sekolah negeri di tingkat SMA/MA atau SMKN.
Menurut Kabid SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs Nursalam perlu mengantisipasi lonjakan siswa ditingkat SMA mengingat hingga saat ini sekolah SMA sederajat berstatus negeri masih sangat minim, sementara lulusan SMP mencapai puluhan ribu.
Sehingga kalau sekolah mau menerima sesuai yang keluar, sekolah SMA sederajat khususnya sekolah berstatus negeri akan kewalahan dan banyak siswa lulusan SMP yang bakal tidak tertampung.
"Kita tetap berupaya bagaimana anak bisa melanjutkan pendidikan dan ada program pendidikan menengah universal yang memberi ruang kepada siswa SMP untuk melanjutkan pendidikan ke SMA. Termasuk penambahan rombel bagi sekolah bila memungkinkan sarananya," jelas Nursalam kepada Koran SINDO Makassar, Selasa, (2/7/2013).
Dari data yang ada, untuk tahun pelajaran 2012-2013 tercatat siswa SMP/MTs yang tamat usai mengikuti Ujian Nasional beberapa waktu lalu sebanyak 11.400 orang. Sementara dari sekitar 30 sekolah SMA/MA berstatus negeri, 5 sekolah swasta serta 6 SMK Negeri dan 13 SMK swasta yang ada di kabupaten Bone, rata-rata sekolah hanya mampu menerima sekitar 7 kelas dengan jumlah siswa yang diterima perkelasnya sebanyak 36 orang.
"Jika melihat lulusan sekolah tingkat SMA sederajat yang berjumlah 7.810 orang maka ada lebih 3.000 siswa selisihnya," ujar Nursalam.
Kondisi yang bakal menimbulkan gejolak di masyarakat seperti adanya pemaksaan agar anaknya dapat tertampung walaupun pada akhirnya harus membayar uang bangku atau masuk lewat jendela, hal itu dibantah oleh Nursalam.
Menurut Nursalam yang benar adalah mengupayakan anak bagaimana bisa tertampung dan tidak menganggur.
"Tidak ada istilah lewat jendela, karena untuk memaksimalkan daya tampung sekolah di kota kita harus memberikan pelayanan dan langkah yang dilakukan adalah melakukan seleksi," jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Darwis Massalinri mengungkapkan bahwa perlu diantisipasi yakni penambahan kelas (rombel) di sejumlah sekolah atau membuat Unit Sekolah Baru (USB).
"Harus kita cari solusinya, bila perlu buka kelas jauh atau lakukan penambahan rombel seperti yang sudah kami lakukan tahun lalu mendirikan beberapa sekolah kelas jauh di wilayah Kecamatan," ungkap Darwis Massalinri.
Salah satu persoalan yang akan dihadapi adalah masalah siswa baru tamatan SMP untuk melanjutkan ke SMA sederajat.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 3.000 siswa tamatan SMP terancam tidak mampu melanjutkan ke sekolah negeri di tingkat SMA/MA atau SMKN.
Menurut Kabid SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs Nursalam perlu mengantisipasi lonjakan siswa ditingkat SMA mengingat hingga saat ini sekolah SMA sederajat berstatus negeri masih sangat minim, sementara lulusan SMP mencapai puluhan ribu.
Sehingga kalau sekolah mau menerima sesuai yang keluar, sekolah SMA sederajat khususnya sekolah berstatus negeri akan kewalahan dan banyak siswa lulusan SMP yang bakal tidak tertampung.
"Kita tetap berupaya bagaimana anak bisa melanjutkan pendidikan dan ada program pendidikan menengah universal yang memberi ruang kepada siswa SMP untuk melanjutkan pendidikan ke SMA. Termasuk penambahan rombel bagi sekolah bila memungkinkan sarananya," jelas Nursalam kepada Koran SINDO Makassar, Selasa, (2/7/2013).
Dari data yang ada, untuk tahun pelajaran 2012-2013 tercatat siswa SMP/MTs yang tamat usai mengikuti Ujian Nasional beberapa waktu lalu sebanyak 11.400 orang. Sementara dari sekitar 30 sekolah SMA/MA berstatus negeri, 5 sekolah swasta serta 6 SMK Negeri dan 13 SMK swasta yang ada di kabupaten Bone, rata-rata sekolah hanya mampu menerima sekitar 7 kelas dengan jumlah siswa yang diterima perkelasnya sebanyak 36 orang.
"Jika melihat lulusan sekolah tingkat SMA sederajat yang berjumlah 7.810 orang maka ada lebih 3.000 siswa selisihnya," ujar Nursalam.
Kondisi yang bakal menimbulkan gejolak di masyarakat seperti adanya pemaksaan agar anaknya dapat tertampung walaupun pada akhirnya harus membayar uang bangku atau masuk lewat jendela, hal itu dibantah oleh Nursalam.
Menurut Nursalam yang benar adalah mengupayakan anak bagaimana bisa tertampung dan tidak menganggur.
"Tidak ada istilah lewat jendela, karena untuk memaksimalkan daya tampung sekolah di kota kita harus memberikan pelayanan dan langkah yang dilakukan adalah melakukan seleksi," jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Darwis Massalinri mengungkapkan bahwa perlu diantisipasi yakni penambahan kelas (rombel) di sejumlah sekolah atau membuat Unit Sekolah Baru (USB).
"Harus kita cari solusinya, bila perlu buka kelas jauh atau lakukan penambahan rombel seperti yang sudah kami lakukan tahun lalu mendirikan beberapa sekolah kelas jauh di wilayah Kecamatan," ungkap Darwis Massalinri.
(lns)
