Mahasiswa usir Kapolda angkat kaki dari Malut
Mahasiswa usir Kapolda angkat kaki dari Malut
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya 23 organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Demi Rakyat Maluku Utara (SADAR - MU) mengecam keras sikap Kapolda Malut Brigjen Pol Machfud Arifin yang dinilai membuat ketegangan konflik masyarakat.
Mereka meminta agar Kapolda segera meninggalkan Malut.
Selain itu, mereka juga meminta pertanggung jawaban Hak Asasi Manusia (HAM), tragedi berdarah 17-19 Juni 2013 lalu, yang mengakibatkan enam mahasiswa dan satu wartawan tertembus peluru tajam polisi.
"Sudah seharusnya, polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dari segala ancaman dan bahaya maupun intimidasi. Tetapi sebaliknya polisi telah membuat kejahatan, membuat arogan dan anarkis," ujar Sarjan Dabi Dabi kordinator lapangan SADAR-MU, Senin (24/06/2013).
Hal itu terbukti saat Polda Malut melakukan pengamanan jalannya aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai kampus yang menolak penaikan harga BBM Senin 17 Juni lalu.
Adapun empat tuntutan yang dibuat bersama-sam itu antara lain, pertama Kapolda Malut Brigjen Pol Machfud Arifin harus angkat kaki dari bumi Moloku Kieraha, sebelum pemilihan Gubernur Malut berlangsung.
Kedua, mengusut tuntas penembakan brutal yang dilakakukan Polisi terhadap mahasiswa dan wartawan, serta memecat segera polisi yang menembaki mahasiswa mengunakan peluru tajam.
Ketiga, mengganti segala biaya pengobatan selama korban mahasiswa dan wartawan selama dalam perawatan, dan meminta kepada Sultan Ternate Mudafar Sjah meminta maaf terbuka kepada masyarakat terkait penyerangan mahasiswa dan pengrusakan fasilitas kampus satu universitas Khairun.
"Keempat, Kapolda Malut Brigjen Pol Machfud Arifin telah menciptakan situasi tegang menjelang pilgub Malut berlangsung pada tangal 1 Juli 2013," tegasnya.
Selain itu, Kapolda dinilai tidak manusiawi, arogan mengunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi tuntutan masyarakat terkait dengan penolakan penaikan harga BBM.
Mereka meminta agar Kapolda segera meninggalkan Malut.
Selain itu, mereka juga meminta pertanggung jawaban Hak Asasi Manusia (HAM), tragedi berdarah 17-19 Juni 2013 lalu, yang mengakibatkan enam mahasiswa dan satu wartawan tertembus peluru tajam polisi.
"Sudah seharusnya, polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dari segala ancaman dan bahaya maupun intimidasi. Tetapi sebaliknya polisi telah membuat kejahatan, membuat arogan dan anarkis," ujar Sarjan Dabi Dabi kordinator lapangan SADAR-MU, Senin (24/06/2013).
Hal itu terbukti saat Polda Malut melakukan pengamanan jalannya aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai kampus yang menolak penaikan harga BBM Senin 17 Juni lalu.
Adapun empat tuntutan yang dibuat bersama-sam itu antara lain, pertama Kapolda Malut Brigjen Pol Machfud Arifin harus angkat kaki dari bumi Moloku Kieraha, sebelum pemilihan Gubernur Malut berlangsung.
Kedua, mengusut tuntas penembakan brutal yang dilakakukan Polisi terhadap mahasiswa dan wartawan, serta memecat segera polisi yang menembaki mahasiswa mengunakan peluru tajam.
Ketiga, mengganti segala biaya pengobatan selama korban mahasiswa dan wartawan selama dalam perawatan, dan meminta kepada Sultan Ternate Mudafar Sjah meminta maaf terbuka kepada masyarakat terkait penyerangan mahasiswa dan pengrusakan fasilitas kampus satu universitas Khairun.
"Keempat, Kapolda Malut Brigjen Pol Machfud Arifin telah menciptakan situasi tegang menjelang pilgub Malut berlangsung pada tangal 1 Juli 2013," tegasnya.
Selain itu, Kapolda dinilai tidak manusiawi, arogan mengunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi tuntutan masyarakat terkait dengan penolakan penaikan harga BBM.
(lns)
Explore More