Kasus Syiah, SBY diminta buktikan lindungi kaum minoritas
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta turun tangan langsung untuk menangani kasus pengungsi Syiah, Sampang, yang malam ini, diintimidasi dan diusir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres setempat.
Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, Ini waktu yang tepat bagi SBY untuk membuktikan pernyataannya yang berkomitmen akan melindungi kaum minoritas dari segala kekerasan dan diskriminasi, saat menerima Statesman Award di Amerika.
"SBY harus memerintahkan Pemkab Sampang untuk menghentikan kekerasan tanpa menunda. SBY harus memanggil Bupati Sampang, Gubernur Jatim untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian menyelesaikan persoalan pengungsi Syiah. Sudah waktunya SBY, melalui Menkopolhukam memimpin langsung penanganan pengungsi Sampang hingga tuntas," jelasnya dalam pernyataan resmi kepada Sindonews, Rabu (19/6/2013) malam.
Hendardi menyebut, sikap Pemkab Sampang yang melakukan pemaksaan relokasi pengungsi Syiah di GOR Sampang, dinilai merupakan salah satu aksi premanisme tata kelola urusan publik.
"Jika SBY tidak bertindak apapun dalam peristiwa mutakhir ini, maka semua komitmennya di dunia Internasional hanyalah pemanis diplomasi Internasional yang hanya mementingkan diri SBY," tegasnya.
Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, Ini waktu yang tepat bagi SBY untuk membuktikan pernyataannya yang berkomitmen akan melindungi kaum minoritas dari segala kekerasan dan diskriminasi, saat menerima Statesman Award di Amerika.
"SBY harus memerintahkan Pemkab Sampang untuk menghentikan kekerasan tanpa menunda. SBY harus memanggil Bupati Sampang, Gubernur Jatim untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian menyelesaikan persoalan pengungsi Syiah. Sudah waktunya SBY, melalui Menkopolhukam memimpin langsung penanganan pengungsi Sampang hingga tuntas," jelasnya dalam pernyataan resmi kepada Sindonews, Rabu (19/6/2013) malam.
Hendardi menyebut, sikap Pemkab Sampang yang melakukan pemaksaan relokasi pengungsi Syiah di GOR Sampang, dinilai merupakan salah satu aksi premanisme tata kelola urusan publik.
"Jika SBY tidak bertindak apapun dalam peristiwa mutakhir ini, maka semua komitmennya di dunia Internasional hanyalah pemanis diplomasi Internasional yang hanya mementingkan diri SBY," tegasnya.
(rsa)