DPRD Tulungagung tolak tandatangani protes kenaikan BBM
Jum'at, 14 Juni 2013 - 20:10 WIB
DPRD Tulungagung tolak tandatangani protes kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Tulungagung menolak menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disodorkan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dan PMII Tulungagung.
Wakil rakyat yang dipilih rakyat itu berdalih penandatangan sikap penolakan kenaikan harga BBM harus melalui mekanisme rapat legislatif terlebih dahulu.
"Lagian Ketua Dewan tidak berada ditempat. Jadi saya tidak bisa memberikan tandatangan pernyataan sikap," tegas Ahmad Jadi, Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Fraksi Golongan Karya di depan sejumlah aktivis mahasiswa, Jumat (14/6/2013).
Puluhan aktivis BEM dan PMII itupun meradang. Unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM itu berubah menjadi upaya pemaksaan terhadap sikap legislatif. Rencananya pernyataan sikap DPRD itu akan langsung dikirimkan via faximile ke sekertariatan negara.
"Saya tidak mau dipaksa dengan alasan apapun," tegas Djadi menjawab aktivis yang terus memojokannya.
Selain mengaku takut, politikus senior Partai Golkar itu juga berkilah bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk bertandangan.
"Meski unsur pimpinan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau soal aspirasi kami tampung. Namun tandatangan pernyataan sikap tidak," tandas Djadi.
Sementara korlap aksi yang juga Ketua PMII Tulungagung Sistupani menegaskan dirinya ingin memastikan sikap wakil rakyat. Apakah pro rakyat yang menolak kenaikan harga BBM atau pro pemerintah yang jelas merugikan rakyat.
"Dengan melihat realita ini, kami semakin meragukan posisi wakil rakyat di gedung. Mereka itu tidak mewakili kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partai," ujarnya dengan nada tinggi.
Setelah berorasi panjang lebar menumpahkan unek-unek kekecewaan, para aktivis yang berjumlah tidak sampai 50 orang itu akhirnya membubarkan diri.
Wakil rakyat yang dipilih rakyat itu berdalih penandatangan sikap penolakan kenaikan harga BBM harus melalui mekanisme rapat legislatif terlebih dahulu.
"Lagian Ketua Dewan tidak berada ditempat. Jadi saya tidak bisa memberikan tandatangan pernyataan sikap," tegas Ahmad Jadi, Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Fraksi Golongan Karya di depan sejumlah aktivis mahasiswa, Jumat (14/6/2013).
Puluhan aktivis BEM dan PMII itupun meradang. Unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM itu berubah menjadi upaya pemaksaan terhadap sikap legislatif. Rencananya pernyataan sikap DPRD itu akan langsung dikirimkan via faximile ke sekertariatan negara.
"Saya tidak mau dipaksa dengan alasan apapun," tegas Djadi menjawab aktivis yang terus memojokannya.
Selain mengaku takut, politikus senior Partai Golkar itu juga berkilah bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk bertandangan.
"Meski unsur pimpinan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau soal aspirasi kami tampung. Namun tandatangan pernyataan sikap tidak," tandas Djadi.
Sementara korlap aksi yang juga Ketua PMII Tulungagung Sistupani menegaskan dirinya ingin memastikan sikap wakil rakyat. Apakah pro rakyat yang menolak kenaikan harga BBM atau pro pemerintah yang jelas merugikan rakyat.
"Dengan melihat realita ini, kami semakin meragukan posisi wakil rakyat di gedung. Mereka itu tidak mewakili kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partai," ujarnya dengan nada tinggi.
Setelah berorasi panjang lebar menumpahkan unek-unek kekecewaan, para aktivis yang berjumlah tidak sampai 50 orang itu akhirnya membubarkan diri.
(rsa)
