Pemprov DKI gandeng swasta kelola Ragunan
Jum'at, 14 Juni 2013 - 14:30 WIB
Pemprov DKI gandeng swasta kelola Ragunan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng pihak swasta, untuk mengelola Kebun Binatang Ragunan. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ragunan memang mau kita kerjasamakan dengan swasta," kata Ahok, kepada wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, pihaknya sedang menyeleksi pihak swasta yang konsen menangani persoalan Kebun Binatang. Yang jelas, pihak swasta yang akan digandeng Pemprov DKI harus mampu menangani persoalana Kebun Binatang Ragunan.
"Swasta itu antara Ancol atau Taman Safari Indonesia. Kita lagi lihat mana yang terbaik," terangnya.
Sebelumnya, Ahok mengkritik pengelolaan Kebun Binatang Ragunan yang dinilai lalai menangani berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya. Menurutnya, subsidi sebesar Rp40 miliar yang diberikan Pemprov DKI terbuang sia-sia.
Bukan itu saja, jenis satwa langka dan dilindungi yang banyak di kebun itu juga banyak yang tidak terawat. Tidak adanya laporan yang masuk dari pihak pengelola, kepada Dinas Pertamanan dan Dinas Pariwisata, menambah jengkel Ahok.
"Ragunan memang mau kita kerjasamakan dengan swasta," kata Ahok, kepada wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, pihaknya sedang menyeleksi pihak swasta yang konsen menangani persoalan Kebun Binatang. Yang jelas, pihak swasta yang akan digandeng Pemprov DKI harus mampu menangani persoalana Kebun Binatang Ragunan.
"Swasta itu antara Ancol atau Taman Safari Indonesia. Kita lagi lihat mana yang terbaik," terangnya.
Sebelumnya, Ahok mengkritik pengelolaan Kebun Binatang Ragunan yang dinilai lalai menangani berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya. Menurutnya, subsidi sebesar Rp40 miliar yang diberikan Pemprov DKI terbuang sia-sia.
Bukan itu saja, jenis satwa langka dan dilindungi yang banyak di kebun itu juga banyak yang tidak terawat. Tidak adanya laporan yang masuk dari pihak pengelola, kepada Dinas Pertamanan dan Dinas Pariwisata, menambah jengkel Ahok.
(san)
