Demokrat DKI tolak sistem lelang Kepala Puskesmas
Selasa, 11 Juni 2013 - 17:48 WIB
Demokrat DKI tolak sistem lelang Kepala Puskesmas
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang akan melakukan seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan kepala Puskesmas, mendapatkan kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Salah satunya datang dari anggota DPRD Fraksi Demokrat Alydrus. Menurutnya, dokter memiliki sekolah khusus, sehingga tidak boleh disamakan dengan perekrutan pramong praja.
"Apa itu lelang-lelangan, saya tidak setuju. Kan, dokter itu sekolah khusus, masa disamain sama pamong praja," ujar Alydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (11/06/2013).
Anggota komisi C DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, lebih baik perekrutan kepala puskesmas dilakukan secara langsung. Bahkan ia menuding kebijakan tersebut seperti dipolitisasi.
"Lebih baik dipiling langsung," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, terkait mekanisme lelang jabatan untuk Kepala Puskesmas, nantinya akan sama dengan sistem seleksi lurah dan camat. Sebab, cara tersebut dilakukan untuk menguji kompetensi dari PNS yang ada.
"Tidak ada yang nyalahin aturan kok. Ini justru untuk mengetahui kompetensi dari pada PNS di kesehatan dan pendidikan," papar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Lebih tegas, Ahok meminta agar promosi terbuka jabatan Kepala puskesmas tersebut tidak dipolitisir oleh anggota dewan. Menurutnya, untuk mengikuti lelang tersebut, setiap peserta diharuskan memiliki syarat-syarat khusus, seperti, Sarjana kesehatan.
"Kita kan seleksi dan promosi terbuka supaya fair, jadi Kepala puskesmas jangan dipolitisir ?. Syaratnya mesti sarjana kesehatan masyarakat, mesti dokter," tuturnya.
Salah satunya datang dari anggota DPRD Fraksi Demokrat Alydrus. Menurutnya, dokter memiliki sekolah khusus, sehingga tidak boleh disamakan dengan perekrutan pramong praja.
"Apa itu lelang-lelangan, saya tidak setuju. Kan, dokter itu sekolah khusus, masa disamain sama pamong praja," ujar Alydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (11/06/2013).
Anggota komisi C DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, lebih baik perekrutan kepala puskesmas dilakukan secara langsung. Bahkan ia menuding kebijakan tersebut seperti dipolitisasi.
"Lebih baik dipiling langsung," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, terkait mekanisme lelang jabatan untuk Kepala Puskesmas, nantinya akan sama dengan sistem seleksi lurah dan camat. Sebab, cara tersebut dilakukan untuk menguji kompetensi dari PNS yang ada.
"Tidak ada yang nyalahin aturan kok. Ini justru untuk mengetahui kompetensi dari pada PNS di kesehatan dan pendidikan," papar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Lebih tegas, Ahok meminta agar promosi terbuka jabatan Kepala puskesmas tersebut tidak dipolitisir oleh anggota dewan. Menurutnya, untuk mengikuti lelang tersebut, setiap peserta diharuskan memiliki syarat-syarat khusus, seperti, Sarjana kesehatan.
"Kita kan seleksi dan promosi terbuka supaya fair, jadi Kepala puskesmas jangan dipolitisir ?. Syaratnya mesti sarjana kesehatan masyarakat, mesti dokter," tuturnya.
(stb)
