Sistem SPJT Kepala Puskesmas dapat dukungan DPRD
Senin, 10 Juni 2013 - 15:47 WIB
Sistem SPJT Kepala Puskesmas dapat dukungan DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk membuat sistem seleksi dan promosi jabatan terbuka (SPJT) untuk kepala Puskesmas, mendapat dukungan dari anggota DPRD DKI dan kepala Puskesmas.
Salah satu dukungan berasal dari Ketua Fraksi partai Golkar DPRD DKI Asraf Ali. Ia beralasan, karena animo masyarakat terhadap promosi Camat dan Lurah sebelumnya dinilai positif. Sehingga, sistem tersebut juga harus berlaku untuk kepala Puskesmas.
"Puskesmas garda terdepan pelayanan masyarakat. Kepala Puskesmas nanti harus dicek visinya juga," kata Asraf Ali, di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya, Asraf Ali yang juga Komisi E dan membidangi kesehatan kerap mengkritik keras terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), atas inisiasi Pemerintah Jakarta Baru itu.
Senada dengan Asraf Ali, Kepala Puskesmas Tambora dr. Mirzad setuju dengan wacana ini. Dia menambahkan, syarat yang diperlukan bagi Kepala Puskesmas adalah bisa berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti camat dan lurah.
Pria yang sebelumnya mengepalai Puskesmas Gambir ini mengaku siap, apabila sewaktu-waktu diganti orang lain.
"Kalau memang harus begitu, sebagai prajurit lapangan saya siap saja," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistem promosi jabatan Kepala Puskesmas dilakukan dalam rangka memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat Jakarta oleh petugas Puskesmas.
“Supaya kita (masyarakat) dapat pelayanan yang lebih baik," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Salah satu dukungan berasal dari Ketua Fraksi partai Golkar DPRD DKI Asraf Ali. Ia beralasan, karena animo masyarakat terhadap promosi Camat dan Lurah sebelumnya dinilai positif. Sehingga, sistem tersebut juga harus berlaku untuk kepala Puskesmas.
"Puskesmas garda terdepan pelayanan masyarakat. Kepala Puskesmas nanti harus dicek visinya juga," kata Asraf Ali, di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya, Asraf Ali yang juga Komisi E dan membidangi kesehatan kerap mengkritik keras terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), atas inisiasi Pemerintah Jakarta Baru itu.
Senada dengan Asraf Ali, Kepala Puskesmas Tambora dr. Mirzad setuju dengan wacana ini. Dia menambahkan, syarat yang diperlukan bagi Kepala Puskesmas adalah bisa berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti camat dan lurah.
Pria yang sebelumnya mengepalai Puskesmas Gambir ini mengaku siap, apabila sewaktu-waktu diganti orang lain.
"Kalau memang harus begitu, sebagai prajurit lapangan saya siap saja," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistem promosi jabatan Kepala Puskesmas dilakukan dalam rangka memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat Jakarta oleh petugas Puskesmas.
“Supaya kita (masyarakat) dapat pelayanan yang lebih baik," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
(stb)
