Warga minta Ombudsman RI mediasi soal pembebasan jalan
Rabu, 05 Juni 2013 - 15:26 WIB
Warga minta Ombudsman RI mediasi soal pembebasan jalan
A
A
A
Sindonews.com – Seorang warga Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok bernama Syamsuddin mendatangi lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI. Dia menyerahkan surat permintaan mediasi terkait kompensasi pembebasan tanah untuk tol.
Surat yang dikirimkan secara langsung pukul 14.00 WIB itu merupakan tindak lanjut dari perselisihan paham yang tengah terjadi terkait kompensasi harga tanah yang akan dibangun Tol Cinere – Jagorawi (Cijago).
Dalam penyampaiannya, Syamsuddin menyatakan ketidakpuasannya akan penjelasan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Pengadaan Tanah (TPT) berkenaan dengan penetapan zonasi lahan dan harga yang diberikan.
Dia bersikukuh ada sejumlah hal yang masih memerlukan penjernihan terkait hal itu.
“Untuk itulah saya mewakili beberapa warga lain datang ke Kantor Ombudsman RI untuk memohon lembaga negara ini melakukan mediasi antara warga dengan pemerintah,” jelas Syamsuddin saat memberikan surat permintaan mediasi kepada asisten Ombudsman RI, Nugroho Eko Martono dan Syahrul, dalam rilis kepada wartawan, Rabu (05/06/2013).
Menanggapi permintaan tersebut, Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, menyatakan pihaknya belum bisa menjawab secara langsung permohonan tersebut.
Surat itu akan dibicarakan dahulu dalam tim penyelesaian laporan untuk kemudian diperoleh langkah yang harus diambil lembaga yang mengawasi perilaku maladministratif ini.
“Kita pelajari dan diskusikan dulu dalam tim,” papar Hendra.
Sebelumnya pada Senin 27 Mei 2013 lalu, Ombudsman RI menerima kedatangan TPT Tol Cijago di Gedung Ombudsman RI, Kuningan.
Pertemuan itu dilaksanakan dalam upaya menengahi perselisihan paham berkaitan dengan pembebasan lahan di area yang akan dijadikan jalan tol yang menghubungkan Cinere dan Jagorawi.
Pada kesempatan itu, Ketua TPT, Sugandhi, mengaku optimis bahwa perselisihan itu akan selesai dalam waktu dekat mengingat sudah ada posko yang didirikan untuk menampung aspirasi dan tempat bertanya bagi warga yang hendak menanyakan proses pembebasan lahan.
“Semoga saja pendirian posko ini menjadi solusi yang terbaik, tak ada penawaran harga lagi, penentuan harga disesuaikan dengan zonasi,” papar Sugandhi.
Posko Tol Cijago di Kelurahan Kukusan, Beji menampung seluruh aspirasi dan keluhan warga untuk menyampaikan persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan tol Cijago seksi II - III.
Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dari Pemerintah Kota Dudi Miradz mengatakan posko tersebut sejauh ini efektif bagi warga.
Sedikitnya terdapat enam zona yang dibagi dalam pembebasan lahan. Yakni zona I (tanah di tepi Jalan Kukusan/Jalan KH Usman/Jalan Palakali), zona II (tanah di tepi Jalan Mandor Sanim dan Mandor Basyir), zona III (tanah di tepi Jalan Ahmad Dahlan 3 dan 4, Jalan Juragan Boton/ Jalan Gapura), zona IV (tanah di tepi Jalan Joglo), zona V (tanah di dalam/gang/ melintasi bidang lain yang selama ini bagian dari jalan), zona 6 (tanah persawahan/empang).
Zona I (penawaran pertama Rp 3.690.000 dan penawaran kedua Rp 4.850.000), zona II (penawaran pertama Rp 2.750.000 dan penawaran kedua Rp 3.330.000), zona III (penawaran pertama Rp 2.770.000 dan penawaran kedua Rp 3.110.000), zona IV (penawaran pertama Rp 1.900.000 dan penawaran kedua Rp 2.370.000), zona V (penawaran pertama Rp 1.700.000 dan penawaran kedua Rp 2.200.000), zona VI (penawaran pertama Rp 730.000 dan penawaran kedua Rp 910.000).
Surat yang dikirimkan secara langsung pukul 14.00 WIB itu merupakan tindak lanjut dari perselisihan paham yang tengah terjadi terkait kompensasi harga tanah yang akan dibangun Tol Cinere – Jagorawi (Cijago).
Dalam penyampaiannya, Syamsuddin menyatakan ketidakpuasannya akan penjelasan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Pengadaan Tanah (TPT) berkenaan dengan penetapan zonasi lahan dan harga yang diberikan.
Dia bersikukuh ada sejumlah hal yang masih memerlukan penjernihan terkait hal itu.
“Untuk itulah saya mewakili beberapa warga lain datang ke Kantor Ombudsman RI untuk memohon lembaga negara ini melakukan mediasi antara warga dengan pemerintah,” jelas Syamsuddin saat memberikan surat permintaan mediasi kepada asisten Ombudsman RI, Nugroho Eko Martono dan Syahrul, dalam rilis kepada wartawan, Rabu (05/06/2013).
Menanggapi permintaan tersebut, Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, menyatakan pihaknya belum bisa menjawab secara langsung permohonan tersebut.
Surat itu akan dibicarakan dahulu dalam tim penyelesaian laporan untuk kemudian diperoleh langkah yang harus diambil lembaga yang mengawasi perilaku maladministratif ini.
“Kita pelajari dan diskusikan dulu dalam tim,” papar Hendra.
Sebelumnya pada Senin 27 Mei 2013 lalu, Ombudsman RI menerima kedatangan TPT Tol Cijago di Gedung Ombudsman RI, Kuningan.
Pertemuan itu dilaksanakan dalam upaya menengahi perselisihan paham berkaitan dengan pembebasan lahan di area yang akan dijadikan jalan tol yang menghubungkan Cinere dan Jagorawi.
Pada kesempatan itu, Ketua TPT, Sugandhi, mengaku optimis bahwa perselisihan itu akan selesai dalam waktu dekat mengingat sudah ada posko yang didirikan untuk menampung aspirasi dan tempat bertanya bagi warga yang hendak menanyakan proses pembebasan lahan.
“Semoga saja pendirian posko ini menjadi solusi yang terbaik, tak ada penawaran harga lagi, penentuan harga disesuaikan dengan zonasi,” papar Sugandhi.
Posko Tol Cijago di Kelurahan Kukusan, Beji menampung seluruh aspirasi dan keluhan warga untuk menyampaikan persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan tol Cijago seksi II - III.
Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dari Pemerintah Kota Dudi Miradz mengatakan posko tersebut sejauh ini efektif bagi warga.
Sedikitnya terdapat enam zona yang dibagi dalam pembebasan lahan. Yakni zona I (tanah di tepi Jalan Kukusan/Jalan KH Usman/Jalan Palakali), zona II (tanah di tepi Jalan Mandor Sanim dan Mandor Basyir), zona III (tanah di tepi Jalan Ahmad Dahlan 3 dan 4, Jalan Juragan Boton/ Jalan Gapura), zona IV (tanah di tepi Jalan Joglo), zona V (tanah di dalam/gang/ melintasi bidang lain yang selama ini bagian dari jalan), zona 6 (tanah persawahan/empang).
Zona I (penawaran pertama Rp 3.690.000 dan penawaran kedua Rp 4.850.000), zona II (penawaran pertama Rp 2.750.000 dan penawaran kedua Rp 3.330.000), zona III (penawaran pertama Rp 2.770.000 dan penawaran kedua Rp 3.110.000), zona IV (penawaran pertama Rp 1.900.000 dan penawaran kedua Rp 2.370.000), zona V (penawaran pertama Rp 1.700.000 dan penawaran kedua Rp 2.200.000), zona VI (penawaran pertama Rp 730.000 dan penawaran kedua Rp 910.000).
(lns)
