Spanduk PKS di Depok diduga bodong
Selasa, 04 Juni 2013 - 18:15 WIB
Spanduk PKS di Depok diduga bodong
A
A
A
Sindonews.com - Pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok juga menuai kontroversi.
Salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya menduga, ratusan spanduk yang dipasang PKS di Kota Depok tidak membayar retribusi alias bodong.
“Bayangkan berapa kerugian pemerintah kota,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (04/06/2013).
Pernyataan salah seorang pengusaha tersebut diperkuat oleh Kasi Trantib Kecamatan Bojongsari Zayadi. Ia menjelaskan, jika spanduk yang membayar retribusi pasti ada stiker yang menempel di spanduk tersebut.
“Sepertinya tidak ada izinnya, karena tidak ada stikernya. Namun untuk menurunkannya menunggu instruksi dari Satpol PP tingkat kota, memang ada beberapa spanduk yang dipasang di wilayah kami,” tandasnya.
Untuk spanduk berukuran kurang lebih panjang lima meter, dan lebar satu meter dikatakan biaya retribusinya mencapai Rp90 ribu per dua minggu.
“Harga sesuai dengan ukuran,” katanya.
Namun sayang, ketika dikonfirmasi tak ada satu pun pihak Satpol PP Kota Depok yang mau menjawabnya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Depok, telah memasang 110 spanduk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemasangan dilakukan di 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan se-Depok. Untuk memasang 110 spanduk di Depok, pihaknya mengeluarkan anggaran Rp 10 juta yang diambil dari kas partai. Dengan asumsi satu spanduk seharga Rp100 ribu.
“Ya kalau satu spanduk Rp100 ribu, berarti Rp10 jutaanlah,” jelas Suparyono, Ketua DPD PKS, Kota Depok.
Salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya menduga, ratusan spanduk yang dipasang PKS di Kota Depok tidak membayar retribusi alias bodong.
“Bayangkan berapa kerugian pemerintah kota,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (04/06/2013).
Pernyataan salah seorang pengusaha tersebut diperkuat oleh Kasi Trantib Kecamatan Bojongsari Zayadi. Ia menjelaskan, jika spanduk yang membayar retribusi pasti ada stiker yang menempel di spanduk tersebut.
“Sepertinya tidak ada izinnya, karena tidak ada stikernya. Namun untuk menurunkannya menunggu instruksi dari Satpol PP tingkat kota, memang ada beberapa spanduk yang dipasang di wilayah kami,” tandasnya.
Untuk spanduk berukuran kurang lebih panjang lima meter, dan lebar satu meter dikatakan biaya retribusinya mencapai Rp90 ribu per dua minggu.
“Harga sesuai dengan ukuran,” katanya.
Namun sayang, ketika dikonfirmasi tak ada satu pun pihak Satpol PP Kota Depok yang mau menjawabnya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Depok, telah memasang 110 spanduk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemasangan dilakukan di 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan se-Depok. Untuk memasang 110 spanduk di Depok, pihaknya mengeluarkan anggaran Rp 10 juta yang diambil dari kas partai. Dengan asumsi satu spanduk seharga Rp100 ribu.
“Ya kalau satu spanduk Rp100 ribu, berarti Rp10 jutaanlah,” jelas Suparyono, Ketua DPD PKS, Kota Depok.
(stb)
