MUI investigasi Surat Perintah seks bebas PNS Jabar
Rabu, 29 Mei 2013 - 14:53 WIB
MUI investigasi Surat Perintah seks bebas PNS Jabar
A
A
A
Sindonews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menyatakan akan melakukan investigasi untuk menguak kebenaran terkait aktivitas seks bebas di lingkunagn PNS Jabar.
Menurut Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Achyar, hal itu dilakukan untuk memastikan benar tidaknya aktivitas tersebut setelah munculnya Surat Perintah seks bebas di kalangan PNS.
“Dalam waktu satu atau dua hari kedepan, kami akan turun langsung melakukan investigasi terkait hal ini,” kata Rafani Achyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Rabu (29/5/2013).
Nantinya dalam investigasi akan dicari apakah hal tersebut menyimpang dari agama dan kaidah Islam. Hingga saat ini, pihaknya mengku belum mendapatkan laporan secara resmi baik dari masyarakat atau dari instansi tertentu atas adanya surat perintah tersebut.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan kroscek dan meminta keterangan dari Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung Muhammad Anwar terkait surat tersebut.
“Selain berdialog dengan kepala kantor di instansi itu (Perpusda), kita juga akan menggali informasi dari para pegawainya,” tukasnya.
Menurut Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Achyar, hal itu dilakukan untuk memastikan benar tidaknya aktivitas tersebut setelah munculnya Surat Perintah seks bebas di kalangan PNS.
“Dalam waktu satu atau dua hari kedepan, kami akan turun langsung melakukan investigasi terkait hal ini,” kata Rafani Achyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Rabu (29/5/2013).
Nantinya dalam investigasi akan dicari apakah hal tersebut menyimpang dari agama dan kaidah Islam. Hingga saat ini, pihaknya mengku belum mendapatkan laporan secara resmi baik dari masyarakat atau dari instansi tertentu atas adanya surat perintah tersebut.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan kroscek dan meminta keterangan dari Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung Muhammad Anwar terkait surat tersebut.
“Selain berdialog dengan kepala kantor di instansi itu (Perpusda), kita juga akan menggali informasi dari para pegawainya,” tukasnya.
(rsa)
