Bermasalah, 5 Dinas di Ciamis dievaluasi
Bermasalah, 5 Dinas di Ciamis dievaluasi
A
A
A
Sindonews.com - Kinerja lima Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis diminta untuk segera dilakukan evaluasi.
Hal itu dilakukan, menyusul hasil kajian Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Laporan Kerja Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati 2012 yang dinilai masih terdapat kekurangan di lima dinas dan badan.
Sekretaris Pansus DPRD tentang LKPJ Bupati 2012 Andang Irfan Sahara menyebutkan, di antara seluruh program yang berjalan pada tahun 2012, Pansus menemukan beberapa masalah yang harus dievaluasi khusus di lima dinas dan badan.
Kelima dinas dan badan itu, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Informasi Daerah, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
“Pada Dinas Pendidikan, ada dua poin penting yang jadi sorotan Pansus, yakni munculnya beberapa kasus sekolah roboh yang direhab program DAK 2012. Selain itu, lambatnya tunjangan profesi guru juga menjadi pertanyaan Pansus,” kata Andang di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (16/4/2013).
Sementara untuk Dinas Kehutanan, lanjut Andang, Pansus menemukan keterlambatan realisasi Bantuan Sosial (Bansos) untuk petani kakao di Kabupaten Ciamis. Bansos yang cair pada April 2012 lalu itu, baru terealisasi pendistribusian bibit pada tahun 2013 ini.
Adapun untuk permasalhan di BP4K, soal bantuan alat peraga pertanian dalam bentuk domba ternak, benih dan bibit ikan. “Semua program itu terealisasi tidak sesuai peruntukan dan aturan yang ada,” tambah Andang.
Anggota Pansus DPRD tentang LKPJ Bupati 2012 Asep Irfan Alawi menambahkan, secara umum kelima dinas dan badan banyak bermasalah dalam program bantuan langsung yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama Bansos untuk kelompok.
“Sedangkan untuk Dinas Keuangan dan Dinas Perhubungan lagi-lagi masalah yang timbul merupakan masalah klasik soal retribusi yang selalu bermasalah, baik dari target dan realisasi,” tambah Asep.
Asep menegaskan, apa yang disampaikan pansus terhadal lima dinas di Ciamis tidak sedang dalam rangka mencari-cari kesalahan, tetapi apa yang dilakukan Pansus justru dalam rangka menjalankan fungsi untuk mengetahui permasalahan program 2012.
“Kritik yang disampaikan Pansus ini diharapkan bisa menjadi catatan dan solusi dalam menjalankan program pemerintahan tahun anggaran 2013. Kami tidak kesalahan yang dilakukan di 2012, kembali terulang di tahun 2013, karena kami juga punya tangungjawab dalam melakukan kontrol,” pungkas Asep.
Hal itu dilakukan, menyusul hasil kajian Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Laporan Kerja Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati 2012 yang dinilai masih terdapat kekurangan di lima dinas dan badan.
Sekretaris Pansus DPRD tentang LKPJ Bupati 2012 Andang Irfan Sahara menyebutkan, di antara seluruh program yang berjalan pada tahun 2012, Pansus menemukan beberapa masalah yang harus dievaluasi khusus di lima dinas dan badan.
Kelima dinas dan badan itu, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Informasi Daerah, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
“Pada Dinas Pendidikan, ada dua poin penting yang jadi sorotan Pansus, yakni munculnya beberapa kasus sekolah roboh yang direhab program DAK 2012. Selain itu, lambatnya tunjangan profesi guru juga menjadi pertanyaan Pansus,” kata Andang di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (16/4/2013).
Sementara untuk Dinas Kehutanan, lanjut Andang, Pansus menemukan keterlambatan realisasi Bantuan Sosial (Bansos) untuk petani kakao di Kabupaten Ciamis. Bansos yang cair pada April 2012 lalu itu, baru terealisasi pendistribusian bibit pada tahun 2013 ini.
Adapun untuk permasalhan di BP4K, soal bantuan alat peraga pertanian dalam bentuk domba ternak, benih dan bibit ikan. “Semua program itu terealisasi tidak sesuai peruntukan dan aturan yang ada,” tambah Andang.
Anggota Pansus DPRD tentang LKPJ Bupati 2012 Asep Irfan Alawi menambahkan, secara umum kelima dinas dan badan banyak bermasalah dalam program bantuan langsung yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama Bansos untuk kelompok.
“Sedangkan untuk Dinas Keuangan dan Dinas Perhubungan lagi-lagi masalah yang timbul merupakan masalah klasik soal retribusi yang selalu bermasalah, baik dari target dan realisasi,” tambah Asep.
Asep menegaskan, apa yang disampaikan pansus terhadal lima dinas di Ciamis tidak sedang dalam rangka mencari-cari kesalahan, tetapi apa yang dilakukan Pansus justru dalam rangka menjalankan fungsi untuk mengetahui permasalahan program 2012.
“Kritik yang disampaikan Pansus ini diharapkan bisa menjadi catatan dan solusi dalam menjalankan program pemerintahan tahun anggaran 2013. Kami tidak kesalahan yang dilakukan di 2012, kembali terulang di tahun 2013, karena kami juga punya tangungjawab dalam melakukan kontrol,” pungkas Asep.
(rsa)
Explore More