Sulsel turun tangan tengahi rebutan air
Rabu, 10 April 2013 - 17:44 WIB
Sulsel turun tangan tengahi rebutan air
A
A
A
Sindonews.com - Untuk meredam perseteruan perebutan sumber air yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Bulukumba, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berencana mengundang kedua pihak yang berseteru.
”Siapapun yang hadir nanti harus dari unsur tekhnisnya jika bupati Bantaeng dan Bulukumba tidak bisa dihadirkan,” ungkap Assisten I Pemprov Sulsel A Heri Iskandar saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi A DPRD Sulsel, Rabu (10/4/2013).
Ketua Komisi A Ajiep Padindang mengatakan, memang sudah seharusnya Pemprov Sulsel mengambil persoalan itu. Menurut dia, masalah tersebut berdampak pada ketertiban masyarakat.
”Persoalan pemerintahnya memang harus diselesaikan, sehingga tidak berlarut-larut,” tegas legislator asal Golkar tersebut.
Anggota Komisi A lainnya, Nasrullah Arsyad persoalan air itu akan berdampak pada 8.000 hektare dari tujuh desa yang akan terkena imbasnya. Sehingga, pemerintah harus lebih berpikir pada persoalan manfaatnya.
”Harus memang pemerintah mengambil langkah jauh, dan jangan hanya melihat pada proyeknya tetapi lihatlah pada rakyat yang ada disana,” papar Nasrullah.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel A Hasbi Nur mengatakan pihaknya juga sudah menindaklanjuti bebera waktu lalu dengan PSDA terkait dengan penghitungan, karena berkaitan dengan pemanfaatan air.
”Siapapun yang hadir nanti harus dari unsur tekhnisnya jika bupati Bantaeng dan Bulukumba tidak bisa dihadirkan,” ungkap Assisten I Pemprov Sulsel A Heri Iskandar saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi A DPRD Sulsel, Rabu (10/4/2013).
Ketua Komisi A Ajiep Padindang mengatakan, memang sudah seharusnya Pemprov Sulsel mengambil persoalan itu. Menurut dia, masalah tersebut berdampak pada ketertiban masyarakat.
”Persoalan pemerintahnya memang harus diselesaikan, sehingga tidak berlarut-larut,” tegas legislator asal Golkar tersebut.
Anggota Komisi A lainnya, Nasrullah Arsyad persoalan air itu akan berdampak pada 8.000 hektare dari tujuh desa yang akan terkena imbasnya. Sehingga, pemerintah harus lebih berpikir pada persoalan manfaatnya.
”Harus memang pemerintah mengambil langkah jauh, dan jangan hanya melihat pada proyeknya tetapi lihatlah pada rakyat yang ada disana,” papar Nasrullah.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel A Hasbi Nur mengatakan pihaknya juga sudah menindaklanjuti bebera waktu lalu dengan PSDA terkait dengan penghitungan, karena berkaitan dengan pemanfaatan air.
(ysw)
