Proyek Tanjung Adikarto disorot dewan

Sindonews.com - Komisi B DPRD DIY menyoroti pembangunan pelabuhan ikan Tanjung Adikarto di Karangwuni, Wates. Dewan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan proyek.

Audit diperlukan seiring banyaknya laporan negatif terkait pelaksanaan proyek yang berlangsung sejak 2004 silam.

“Kami akan minta BPK untuk mengaudit pelaksanaan proyek ini sejak awal hingga sekarang. Karena proyek ini sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar, tapi tidak juga selesai sampai saat ini,” kata Ketua Komisi B DPRD DIY Gatot Setyo Wibowo, Selasa (9/4/2013), saat meninjau pelabuhan.

Gatot mengatakan, komisinya menerima informasi negative terkait pelaksanaan proyek Tanjung Adikarto. Salah satunya tentang pengerukan kolam yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Padahal, pengukuran tidak sulit dilakukan saat ini karena permukaan air semakin tinggi.

“Makanya kita ingin ada audit investigasi apakah ada penyelewengan atau tidak,” katanya.

Dia mengakui, pembangunan pelabuhan ikan berjalan lambat karena keterbatasan anggaran. Namun, menurut dia pembangunan tetap harus sesuai rencana semula. Sehingga dana cukup besar yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia. Disinggung terkait redesain tetrapod untuk breakwater, Gatot mengaku belum tahu.

Menurutnya, sejak awal 2013 belum ada laporan apapun dari dinas baik terkait progress pembangunan maupun perubahan rencana. Dia juga tidak berani menduga perubahan karena kesalahan desain.

Arif Budiono, Anggota Komisi B mengatakan, masalah yang muncul sejak awal pembangunan hingga saat ini masih tetap sama, yakni minimnya anggaran. Menurut dia, jika saja pembangunan dapat dilakukan serentak maka tidak aka nada bangunan yang mubadzir karena tidak dimanfaatkan.

“Sekarang coba lihat, kantor, dan bangunan yang seharusnya untuk operasional rusak karena tidak digunakan. Kalau bisa dibangun serentak kan tidak akan seperti ini. Anggaran yang keluar iprit-iprit jadi pembangunannya dicicil, dan kemudian rusak tidak dipakai,” katanya.