DPR sosialisasi pembentukan BAKN di Sulsel
Selasa, 09 April 2013 - 18:28 WIB
DPR sosialisasi pembentukan BAKN di Sulsel
A
A
A
Sindonews.com - DPR RI mengusulkan pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPRD provinsi dan kabupaten/ kota.
Menurut Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawira, pembentukan badan tersebut lebih kepada fungsi Dewan sebagai pengawasan keuangan negara.
"Kami sudah melakukan kajian akademis, dan kunjungan lapangan termasuk pada kunjungan di beberapa negara, sehingga menganggap bisa dibentuk," ungkap Yahya, usai sosialisasi BAKN di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (9/4/2013).
Selain itu, dia mengaku bahwa badan ini tidak akan tumpang tindih dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena DPR juga merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan. BAKN juga nantinya akan berkoordinasi dengan BPK.
Selain di Makassar, pihaknya juga sudah melakukan pengawasan dibeberapa provinsi lainnya, dan mendapat respon yang sangat bagus.
Sejak tiga tahun terakhir, pihaknya memang sudah menyosialisasikan badan yang nantinya akan menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan.
Hal lain yang mendukung untuk pengusulan badan ini dibentuk yakni kelemahan SDM, terutama di daerah-daerah dalam hal penyusunan keuangan negara.
"Termasuk penggunaan dana Bansos yang tidak transparan, sehingga, sehingga sulit mempertanggungjawabkannya. Jadi, dengan adanya badan ini, bisa menekan opini penggunaan keuangan negara di daerah-daerah," tandas Yahya.
Ketua Komisi A Ajiep Padindang mengatakan, sebaiknya DPR lebih memfokuskan pada pembentukan lembaga kinerja anggota Dewan, karena hal itu dinilai sudah mencakup secara keseluruhan, termasuk pengawasan keuangan.
"Kalau hanya diukur dari sisi keuangan, skopnya kecil sekali, sehingga lebih baik sisi kinerja anggota Dewan," jelas legislator asal Golkar terebut.
Menurut Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawira, pembentukan badan tersebut lebih kepada fungsi Dewan sebagai pengawasan keuangan negara.
"Kami sudah melakukan kajian akademis, dan kunjungan lapangan termasuk pada kunjungan di beberapa negara, sehingga menganggap bisa dibentuk," ungkap Yahya, usai sosialisasi BAKN di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (9/4/2013).
Selain itu, dia mengaku bahwa badan ini tidak akan tumpang tindih dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena DPR juga merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan. BAKN juga nantinya akan berkoordinasi dengan BPK.
Selain di Makassar, pihaknya juga sudah melakukan pengawasan dibeberapa provinsi lainnya, dan mendapat respon yang sangat bagus.
Sejak tiga tahun terakhir, pihaknya memang sudah menyosialisasikan badan yang nantinya akan menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan.
Hal lain yang mendukung untuk pengusulan badan ini dibentuk yakni kelemahan SDM, terutama di daerah-daerah dalam hal penyusunan keuangan negara.
"Termasuk penggunaan dana Bansos yang tidak transparan, sehingga, sehingga sulit mempertanggungjawabkannya. Jadi, dengan adanya badan ini, bisa menekan opini penggunaan keuangan negara di daerah-daerah," tandas Yahya.
Ketua Komisi A Ajiep Padindang mengatakan, sebaiknya DPR lebih memfokuskan pada pembentukan lembaga kinerja anggota Dewan, karena hal itu dinilai sudah mencakup secara keseluruhan, termasuk pengawasan keuangan.
"Kalau hanya diukur dari sisi keuangan, skopnya kecil sekali, sehingga lebih baik sisi kinerja anggota Dewan," jelas legislator asal Golkar terebut.
(rsa)
