Pemkot Malang imbau warga tak terprovokasi
Selasa, 09 April 2013 - 14:27 WIB
Pemkot Malang imbau warga tak terprovokasi
A
A
A
Sindonews.com - Kota Malang dalam waktu dekat bakal menggelar pemilihan Wali Kota, pada 23 April 2013 mendatang. Maka itu, Pemerintah setempat mengimbau warganya agar tak terprovokasi terhadap aksi teror dalam bentuk apapun.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Bambang Priyo Utomo. Menurutnya, masyarakat harus mewaspadai segala bentuk provokasi dan intimidasi menjelang Pilwalkot Malang.
Aksi teror dan provokasi, kata Bambang, bisa saja dilakukan oleh pihak yang sengaja ingin membuat kondisi Kota Malang menjadi tidak nyaman. Karena itu, Ia mengingatkan jika tahun 2013 dan tahun 2014 merupakan tahun politik yang rawan terjadi gesekan politik.
"Setelah Pilwali ada Pilgub, Pilleg, dan Pilpres. Masyarakat harus waspada dari tindakan teror," kata Bambang, di sela rapat koordinasi Desk Pilkada di Balaikota Malang, Selasa (9/4/2013).
Bambang menilai perlu ada tim khusus yang dibentuk dari berbagai unsur seperti Panwaslu, Satpol PP, dan tim kampanye agar bisa korodinasi terkait teknis pelaksanaan Pilkada termasuk kampanye.
Hal ini, kata Bambang, untuk menghindari gesekan antar pendukung terutama di masa kampanye pada saat pemasangan banner atau iklan.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Bambang Priyo Utomo. Menurutnya, masyarakat harus mewaspadai segala bentuk provokasi dan intimidasi menjelang Pilwalkot Malang.
Aksi teror dan provokasi, kata Bambang, bisa saja dilakukan oleh pihak yang sengaja ingin membuat kondisi Kota Malang menjadi tidak nyaman. Karena itu, Ia mengingatkan jika tahun 2013 dan tahun 2014 merupakan tahun politik yang rawan terjadi gesekan politik.
"Setelah Pilwali ada Pilgub, Pilleg, dan Pilpres. Masyarakat harus waspada dari tindakan teror," kata Bambang, di sela rapat koordinasi Desk Pilkada di Balaikota Malang, Selasa (9/4/2013).
Bambang menilai perlu ada tim khusus yang dibentuk dari berbagai unsur seperti Panwaslu, Satpol PP, dan tim kampanye agar bisa korodinasi terkait teknis pelaksanaan Pilkada termasuk kampanye.
Hal ini, kata Bambang, untuk menghindari gesekan antar pendukung terutama di masa kampanye pada saat pemasangan banner atau iklan.
(rsa)
