Diduga pungli, Lurah Bara-Barayya Timur diperiksa
Diduga pungli, Lurah Bara-Barayya Timur diperiksa
A
A
A
Sindonews.com - Muhammad Saleh Hamid , Lurah Bara-Barayya Timur, Kecamatan Makassar diperiksa Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) karena dilaporkan warganya melakukan pungutan liar (pungli).
Pungli yang dilaporkan terkait dengan pengambilan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) antara Rp10 ribu-Rp 20 ribu. Tak hanya Jamkesda, lurah tersebut juga dilaporkan telah menyelewengkan jatah beras miskin.
"Atas laporan inilah, kami dari Ombudsman melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Lurah Bara-Barayya Timur. Hanya saja, memang laporan tidak disertai bukti kwitansi pembayaran atas Jamkesada tersebut," ungkap Aswiwin Sirua, Asisten Perwakilan Ombudsman Sulsel kepada SINDO di ruang kerjanya seusai pemeriksaan, Selasa (2/4/2013).
Menurut Aswiwin, pemeriksaan tersebut didasarkan atas laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Untuk itu, pihaknya berlaku proporsional dengan menindak laporan dan melakukan pemeriksaan.
Sementara itu Muhammad Saleh membantah semua tuduhan. Dia mengaku, jika memang terdapat bukti kuat dari terlapor, pihaknya menyilakan menempuh jalur hukum.
“Saya siap dipolisikan untuk mempertanggungjawabkan jika memang terbukti melakukan pungli. Mana mungkin saya melakukan hal tersebut apalagi warga saya,” katanya.
Mengenai raskin, dia mengakui jika terjadi penurunan kuota dari pusat. Tahun lalu, kelurahan Bara-Barayya Timur memperoleh jatah 363 kepala keluarga (KK), tahun ini menurun menjadi 345 KK. Jumlah yang diterima warga pun tetap 15 kg dengan harga Rp24 ribu.
“Kami sudah berikan kuota 1.000 KK ke pusat. Tapi nyatanya mereka malah menurunkan dari jatah tahun lalu,” katanya.
Pungli yang dilaporkan terkait dengan pengambilan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) antara Rp10 ribu-Rp 20 ribu. Tak hanya Jamkesda, lurah tersebut juga dilaporkan telah menyelewengkan jatah beras miskin.
"Atas laporan inilah, kami dari Ombudsman melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Lurah Bara-Barayya Timur. Hanya saja, memang laporan tidak disertai bukti kwitansi pembayaran atas Jamkesada tersebut," ungkap Aswiwin Sirua, Asisten Perwakilan Ombudsman Sulsel kepada SINDO di ruang kerjanya seusai pemeriksaan, Selasa (2/4/2013).
Menurut Aswiwin, pemeriksaan tersebut didasarkan atas laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Untuk itu, pihaknya berlaku proporsional dengan menindak laporan dan melakukan pemeriksaan.
Sementara itu Muhammad Saleh membantah semua tuduhan. Dia mengaku, jika memang terdapat bukti kuat dari terlapor, pihaknya menyilakan menempuh jalur hukum.
“Saya siap dipolisikan untuk mempertanggungjawabkan jika memang terbukti melakukan pungli. Mana mungkin saya melakukan hal tersebut apalagi warga saya,” katanya.
Mengenai raskin, dia mengakui jika terjadi penurunan kuota dari pusat. Tahun lalu, kelurahan Bara-Barayya Timur memperoleh jatah 363 kepala keluarga (KK), tahun ini menurun menjadi 345 KK. Jumlah yang diterima warga pun tetap 15 kg dengan harga Rp24 ribu.
“Kami sudah berikan kuota 1.000 KK ke pusat. Tapi nyatanya mereka malah menurunkan dari jatah tahun lalu,” katanya.
(ysw)
Explore More