Jokowi berani katakan tidak kepada World Bank
Selasa, 02 April 2013 - 13:14 WIB
Jokowi berani katakan tidak kepada World Bank
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pinjaman yang ditawarkan Bank Dunia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengeruk sungai di Jakarta terlalu sulit untuk dipenuhi. Tak mau ambil risiko, dengan tegas Jokowi menolak bantuan Rp1,2 triliun dari Bank Dunia.
"Saya ingin hal-hal yang menyulitkan kita, mulai harus berani kita katakan tidak. Contoh kemarin, pinjaman dari World Bank. Saya dapat keluhan syaratnya rumit, syaratnya ruwet seperti itu. Dan pinjaman juga hanya Rp1,2 triliun," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Ditambahkan dia, sisa anggaran (Silpa) yang tersisa dari periode sebelumnya masih sekitar Rp10 triliun. Menurutnya, dana itu masih bisa digunakan untuk pembanguanan Pemprov DKI, ketimbang menerima pinjaman yang jumlahnya jauh dari dana Silpa dan terkesan rumit.
"Saya sampaikan Silpa kita Rp10 triliun, ngapain kita pinjam Rp1,2 triliun saja diberi syarat yang rumit. Kalau syaratnya rumit tidak usah saja lah," tuturnya.
Dia menambahkan, prosedur yang diterapkan Wolrd Bank terkesan lama dan memperlambat proses pembangunan. Menurutnya, kontrak pinjaman yang sudah disepakati antara Pemprov DKI dan Wolrd Bank harus dibawa ke kantor World Bank, dan harus menunggu sampai tiga bulan prosesnya.
"Kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana tunggu sampai tiga bulan, mending tidak usah saja. Beri waktu dua minggu, kalau dua minggu tidak bisa, tidak usah saja. Harus berani katakan seperti itu," papar mantan Wali Kota Solo itu.
"Saya ingin hal-hal yang menyulitkan kita, mulai harus berani kita katakan tidak. Contoh kemarin, pinjaman dari World Bank. Saya dapat keluhan syaratnya rumit, syaratnya ruwet seperti itu. Dan pinjaman juga hanya Rp1,2 triliun," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Ditambahkan dia, sisa anggaran (Silpa) yang tersisa dari periode sebelumnya masih sekitar Rp10 triliun. Menurutnya, dana itu masih bisa digunakan untuk pembanguanan Pemprov DKI, ketimbang menerima pinjaman yang jumlahnya jauh dari dana Silpa dan terkesan rumit.
"Saya sampaikan Silpa kita Rp10 triliun, ngapain kita pinjam Rp1,2 triliun saja diberi syarat yang rumit. Kalau syaratnya rumit tidak usah saja lah," tuturnya.
Dia menambahkan, prosedur yang diterapkan Wolrd Bank terkesan lama dan memperlambat proses pembangunan. Menurutnya, kontrak pinjaman yang sudah disepakati antara Pemprov DKI dan Wolrd Bank harus dibawa ke kantor World Bank, dan harus menunggu sampai tiga bulan prosesnya.
"Kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana tunggu sampai tiga bulan, mending tidak usah saja. Beri waktu dua minggu, kalau dua minggu tidak bisa, tidak usah saja. Harus berani katakan seperti itu," papar mantan Wali Kota Solo itu.
(san)
