Pilkada langsung picu kerusuhan
Senin, 01 April 2013 - 22:02 WIB
Pilkada langsung picu kerusuhan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi segera mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Menurutnya, Pilkada langsung seringkali menimbulkan kerusuhan. Salah satu contoh paling baru adalah Pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan.
Gamawan mengatakan, Pilkada langsung mulai dilaksanakan 2005. Sejak tahun itulah sudah banyak korban jatuh akibat kerusuhan yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan orang terhadap hasil Pilkada.
"Terkait dengan peristiwa di Palopo, hasil Pilkada putaran kedua yang menimbulkan kerusuhan hari Minggu kemarin, kami perlu informasikan kepada media, bahwa pemilihan langsung yang dilaksanakan sejak 2005 itu telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 50 orang," ujar Gamawan di kantor Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Untungnya, kerusuhan di Palopo tidak menimbulkan korban jiwa. "Tetapi, secara keseluruhan lebih dari 50 korban jiwa, melalui proses Pilkada langsung ini," jelasnya lagi.
Pemerintah dan DPR saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung itu.
"Ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk penyempurnaan Undang-Undang Kepala daerah ini. Antara lain, dari banyak pengamat, pakar dan juga pembahasan di DPR beberapa waktu lalu, sampai sekarang masih berlangsung, bahwa bupati walikota sebagai layer terdepan dari legal hukum pemerintahan nasional ini ada kemungkinan, ada kepikiran untuk dipilih melalui keterwakilan atau DPRD," ungkapnya.
Gamawan mengatakan, Pilkada langsung mulai dilaksanakan 2005. Sejak tahun itulah sudah banyak korban jatuh akibat kerusuhan yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan orang terhadap hasil Pilkada.
"Terkait dengan peristiwa di Palopo, hasil Pilkada putaran kedua yang menimbulkan kerusuhan hari Minggu kemarin, kami perlu informasikan kepada media, bahwa pemilihan langsung yang dilaksanakan sejak 2005 itu telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 50 orang," ujar Gamawan di kantor Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Untungnya, kerusuhan di Palopo tidak menimbulkan korban jiwa. "Tetapi, secara keseluruhan lebih dari 50 korban jiwa, melalui proses Pilkada langsung ini," jelasnya lagi.
Pemerintah dan DPR saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung itu.
"Ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk penyempurnaan Undang-Undang Kepala daerah ini. Antara lain, dari banyak pengamat, pakar dan juga pembahasan di DPR beberapa waktu lalu, sampai sekarang masih berlangsung, bahwa bupati walikota sebagai layer terdepan dari legal hukum pemerintahan nasional ini ada kemungkinan, ada kepikiran untuk dipilih melalui keterwakilan atau DPRD," ungkapnya.
(lns)
