Ahok curiga, orang dalam pemalsukan KJS & KJP
Selasa, 02 April 2013 - 08:28 WIB
Ahok curiga, orang dalam pemalsukan KJS & KJP
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada Dinas Kesehatan dan Pendidikan DKI Jakarta segera membongkar praktik pemalsuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dia curiga, ada orang dalam yang terlibat.
"Yang bikin KTP, dan oknum juga bisa cek main sama siapa? Ini mirip persekongkolan yang besar. Terus melibatkan orang-orang yang bergerak di jaminan kesehatan dan segala macam lagi. Pokoknya dibongkarlah," ujar Ahok, kepada Sindonews, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Dia menambahkan, kabar pemalsuan KJS dan KJP itu bermula di Petukangan, Jakarta Selatan. Dia meminta, pelaku pemalsuan di beri sanksi tegas. Sebab, hal itu melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Di daerah Pertukangan atau apa ya, di Jaksel. Saya lupa namanya. Itu sudah ada sanksinya kok, di dalam KUHP sudah ada," jelas mantan anggota DPR, yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu.
Seperti diberitakan, program KJS mulai berlaku dengan sistem rujukan pada 1 April 2013. Ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pemprov DKI dengan PT Askes. Sedang dalam praktiknya, KJS sudah berjalan sejak awal tahun 2013.
Informasi dipalsukannya KJS dan KJP, didengar langsung oleh Ahok. Bahkan, dia sempat membahasnya dalam rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Yang bikin KTP, dan oknum juga bisa cek main sama siapa? Ini mirip persekongkolan yang besar. Terus melibatkan orang-orang yang bergerak di jaminan kesehatan dan segala macam lagi. Pokoknya dibongkarlah," ujar Ahok, kepada Sindonews, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Dia menambahkan, kabar pemalsuan KJS dan KJP itu bermula di Petukangan, Jakarta Selatan. Dia meminta, pelaku pemalsuan di beri sanksi tegas. Sebab, hal itu melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Di daerah Pertukangan atau apa ya, di Jaksel. Saya lupa namanya. Itu sudah ada sanksinya kok, di dalam KUHP sudah ada," jelas mantan anggota DPR, yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu.
Seperti diberitakan, program KJS mulai berlaku dengan sistem rujukan pada 1 April 2013. Ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pemprov DKI dengan PT Askes. Sedang dalam praktiknya, KJS sudah berjalan sejak awal tahun 2013.
Informasi dipalsukannya KJS dan KJP, didengar langsung oleh Ahok. Bahkan, dia sempat membahasnya dalam rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
(san)
