Kapolri minta keputusan KPU Palopo dihormati
Senin, 01 April 2013 - 17:14 WIB
Kapolri minta keputusan KPU Palopo dihormati
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo meminta kepada masyarakat Kota Palopo, khususnya pihak pasangan calon walikota dan wakil walikota Palopo pasangan Haidir Basir-Tamrin (Hati) atau yang kalah di Pemilihan Walikota Palopo, Sulawesi Selatan, bisa menghormati putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo.
"Kejadian di Palopo hari minggu, tentunya dari proses demokrasi ini diharapkan masyarakat menghormati putusan dari KPU, yang memang prosesnya itu berlandaskan demokratis sampai pada tahapan kedua walikota Palopo," ujar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo usai mengikuti rapat di kantor Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Lebih lanjut ia menuturkan, dalam peristiwa kerusuhan di Palopo Minggu 31 Maret 2013 kemarin, terjadi pengrusakan serta pembakaran sejumlah fasilitas umum atau kantor Pemerintahan.
"Kemudian langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana membuat normal kembali Kota Palopo," tuturnya.
Selain itu, kata dia, beberapa pelanggar hukum tentunya akan diproses lebih lanjut oleh pihaknya.
"Kita akan terus melakukan penyelidikan, satu orang sudah kita lakukan pemeriksaan intensif untuk kita kembangkan lebih lanjut. Tetap kita mengharapkan masyarakat khususnya di Palopo untuk menghormati keputusan KPU," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pendukung salahsatu pasangan calon wali kota Palopo yang kalah dalam Pilkada mengamuk dan membakar sejumlah gedung perkantoran. Kantor wali kota Palopo tak luput dari kemarahan massa dan ludes terbakar.
Selain itu, beberapa gedung perkantoran, Kantor KPU, Kantor Panwaslu, Kantor Golkar, Kantor Redaksi Harian Palopo Pos, Kantor Dinas Perhubungan, dan Kantor Akademi Keperawatan (Akper) milik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
Dalam aksi massa tersebut, dua bus dinas perhubungan, dua mobil dinas lainnya dan puluhan sepeda motor tak luput dari aksi pembakaran yang dilakukan para massa anarkis tersebut.
"Kejadian di Palopo hari minggu, tentunya dari proses demokrasi ini diharapkan masyarakat menghormati putusan dari KPU, yang memang prosesnya itu berlandaskan demokratis sampai pada tahapan kedua walikota Palopo," ujar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo usai mengikuti rapat di kantor Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Lebih lanjut ia menuturkan, dalam peristiwa kerusuhan di Palopo Minggu 31 Maret 2013 kemarin, terjadi pengrusakan serta pembakaran sejumlah fasilitas umum atau kantor Pemerintahan.
"Kemudian langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana membuat normal kembali Kota Palopo," tuturnya.
Selain itu, kata dia, beberapa pelanggar hukum tentunya akan diproses lebih lanjut oleh pihaknya.
"Kita akan terus melakukan penyelidikan, satu orang sudah kita lakukan pemeriksaan intensif untuk kita kembangkan lebih lanjut. Tetap kita mengharapkan masyarakat khususnya di Palopo untuk menghormati keputusan KPU," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pendukung salahsatu pasangan calon wali kota Palopo yang kalah dalam Pilkada mengamuk dan membakar sejumlah gedung perkantoran. Kantor wali kota Palopo tak luput dari kemarahan massa dan ludes terbakar.
Selain itu, beberapa gedung perkantoran, Kantor KPU, Kantor Panwaslu, Kantor Golkar, Kantor Redaksi Harian Palopo Pos, Kantor Dinas Perhubungan, dan Kantor Akademi Keperawatan (Akper) milik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
Dalam aksi massa tersebut, dua bus dinas perhubungan, dua mobil dinas lainnya dan puluhan sepeda motor tak luput dari aksi pembakaran yang dilakukan para massa anarkis tersebut.
(ysw)
