Fraksi PDIP: Interpelasi, tanyakan langsung sama rakyat
Sabtu, 25 Mei 2013 - 13:39 WIB
Fraksi PDIP: Interpelasi, tanyakan langsung sama rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Rencana hak interpelasi soal program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas sebagian anggota DPRD DKI terus menuai pro dan kontra.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo menyerahkan hal tersebut menjadi penilaian masyarakat Jakarta. Menurutnya, tidak perlu berdebat panjang lebar mengenai interpelasi tersebut. Namun, dewan terhormat (DPRD DKI) bisa menanyakan langsung kepada masyarakat Jakarta tentang fungsi program tersebut.
"Apa sih yang dipermasalahkan? Buat dewan terhormat harusnya bisa tanyakan langsung sama rakyat, gimana fungsi program itu. Hak tanya, tanyakan saja sama warga Jakarta," kata Rio, kepada Sindonews, Jakarta, Sabtu (25/5/2013)
Dia melanjutkan, pihaknya khawatir wacana interpelasi KJS akan menjadikan preseden buruk DPRD DKI terkait fungsi dan tugas sebagai lembaga legislasi.
"Saya kok khawatir soal interpelasi nanti jadi bumerang DPRD DKI sebagai lembaga legislasi," ujarnya.
Namun demikian, kata Rio, pihaknya mempersilahkan saja jika ada anggota DPRD DKI yang ingin mewacanakan itu. Menurutnya, di era politik seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan program pro kerakyatan akan dipolitisasi.
Dia menambahkan, seharusnya lembaga politik seperti DPRD DKI selain memiliki fungsi legislasi, pihaknya juga berharap para anggota dewan bisa melihat secara objektif setiap permasalahan.
"Harus objektif lah liat masalah," tegas Rio.
Bukan itu saja, menurutnya, pasca pertemuan antara Komisi E DPRD DKI dengan pimpinan rumah sakit dan Dinas Kesehatan DKI beberapa waktu lalu, permasalahan KJS sudah dianggap selesai. Terbukti, kata dia, rumah sakit yang dirumorkan mundur sebagai provider KJS ternyata masih melanjutkan kerjasama.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo menyerahkan hal tersebut menjadi penilaian masyarakat Jakarta. Menurutnya, tidak perlu berdebat panjang lebar mengenai interpelasi tersebut. Namun, dewan terhormat (DPRD DKI) bisa menanyakan langsung kepada masyarakat Jakarta tentang fungsi program tersebut.
"Apa sih yang dipermasalahkan? Buat dewan terhormat harusnya bisa tanyakan langsung sama rakyat, gimana fungsi program itu. Hak tanya, tanyakan saja sama warga Jakarta," kata Rio, kepada Sindonews, Jakarta, Sabtu (25/5/2013)
Dia melanjutkan, pihaknya khawatir wacana interpelasi KJS akan menjadikan preseden buruk DPRD DKI terkait fungsi dan tugas sebagai lembaga legislasi.
"Saya kok khawatir soal interpelasi nanti jadi bumerang DPRD DKI sebagai lembaga legislasi," ujarnya.
Namun demikian, kata Rio, pihaknya mempersilahkan saja jika ada anggota DPRD DKI yang ingin mewacanakan itu. Menurutnya, di era politik seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan program pro kerakyatan akan dipolitisasi.
Dia menambahkan, seharusnya lembaga politik seperti DPRD DKI selain memiliki fungsi legislasi, pihaknya juga berharap para anggota dewan bisa melihat secara objektif setiap permasalahan.
"Harus objektif lah liat masalah," tegas Rio.
Bukan itu saja, menurutnya, pasca pertemuan antara Komisi E DPRD DKI dengan pimpinan rumah sakit dan Dinas Kesehatan DKI beberapa waktu lalu, permasalahan KJS sudah dianggap selesai. Terbukti, kata dia, rumah sakit yang dirumorkan mundur sebagai provider KJS ternyata masih melanjutkan kerjasama.
(kri)
