Ahok klaim dana CSR hanya untuk jaga-jaga
Jum'at, 22 Maret 2013 - 08:23 WIB
Ahok klaim dana CSR hanya untuk jaga-jaga
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengklaim dana dari Corporate Social Responbilty (CSR) hanya untuk "jaga-jaga" saja. Sementara APBD sudah bisa dibilang cukup, untuk membiayai program Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu untuk menjawab rencana anggaran Pemprov DKI, terkait pelaksanaan lelang jabatan yang akan dilaksanakan bulan depan.
"Ya, tidak masalah kalau sudah cukup kita pake uang kita kok. CSR buat jaga-jaga saja," ujar Ahok kepada Sindonews, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 21 Maret 2013.
Padahal, sebelumnya Pemprov DKI sangat bergantung pada CSR untuk membiayai programnya yang bersifat taktis. Saat ditanya mengenai ketergantungan Pemprov DKI terhadap CSR, Ahok menjelaskan, jika dana yang di dapat dari CSR sampai RP7 miliar, maka dana itu dinilainya terlalu besar.
"Iya, kalo ada orang bilang sekitar 7 miliar saya pikir itu kegedean," paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI sering menganggap CSR adalah sumber pendanaan, yang bisa membantu dalam upaya pembiayaan program pembangunan di Jakarta.
Sementara, disisi lain belum ada Undang-Undang yang mengatur CSR sehingga Pemprov DKI kesulitan untuk memaksa bantuan dari mereka.
Hal itu untuk menjawab rencana anggaran Pemprov DKI, terkait pelaksanaan lelang jabatan yang akan dilaksanakan bulan depan.
"Ya, tidak masalah kalau sudah cukup kita pake uang kita kok. CSR buat jaga-jaga saja," ujar Ahok kepada Sindonews, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 21 Maret 2013.
Padahal, sebelumnya Pemprov DKI sangat bergantung pada CSR untuk membiayai programnya yang bersifat taktis. Saat ditanya mengenai ketergantungan Pemprov DKI terhadap CSR, Ahok menjelaskan, jika dana yang di dapat dari CSR sampai RP7 miliar, maka dana itu dinilainya terlalu besar.
"Iya, kalo ada orang bilang sekitar 7 miliar saya pikir itu kegedean," paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI sering menganggap CSR adalah sumber pendanaan, yang bisa membantu dalam upaya pembiayaan program pembangunan di Jakarta.
Sementara, disisi lain belum ada Undang-Undang yang mengatur CSR sehingga Pemprov DKI kesulitan untuk memaksa bantuan dari mereka.
(stb)
