Ambil alih Kota Tua, Pemprov DKI gandeng Unesco
Rabu, 20 Maret 2013 - 11:37 WIB
Ambil alih Kota Tua, Pemprov DKI gandeng Unesco
A
A
A
Sindonews.com - Pemprov DKI berniat menggandeng lembaga dunia seperti Unesco, untuk mengambil alih aset bangunan Kota Tua, yang sebagian hak kepemilikannya masih berada ditangan swasta.
Niat tersebut dinyatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, Unesco merupakan Badan PBB yang menangani masalah Pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu telah berpengalaman mengurus bangunan-bangunan Tua di negara-negara luar, contohnya Negara Jepang.
Di Jepang, kata dia, nasib kepemilikan bangunan kota tua (properti) sama seperti yang dialami Jakarta, yakni hak kepemilikannya dikuasai macam-macam swasta. Namun, Unesco bekerjasama dengan pemerintah Jepang, akhirnya berhasil mengambil alih hak kepemilikan tersebut.
"Soal Unesco, dia punya pengalaman di Jepang. Kondisi sama juga. Properti di sekitar kota tua dikuasai oleh macam-macam pemilik. Ini kan sama dengan kita," ujar Ahok, di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Namun demikian, Pemprov DKI mengklaim sudah mengirim surat kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, agar diberi keluasan dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam bentuk Properti Kota Tua di Jakarta.
Selanjutnya, Pemprov DKI tinggal menunggu satu sampai dua minggu kedepan, tentang jawaban proposal dari pemerintah pusat terkait bantuan apa yang akan diberikan oleh mereka.
"Saya bilang kami sudah kirim surat kepada presiden, minta pengelolaan BUMN kasih kepada kita," jelas Ahok.
Seperti di ketahui, Pemprov DKI berniat untuk mengambil kembali aset properti bangunan Kota Tua yang terletak di Fatahillah, Jakarta.
Niat tersebut dinyatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, Unesco merupakan Badan PBB yang menangani masalah Pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu telah berpengalaman mengurus bangunan-bangunan Tua di negara-negara luar, contohnya Negara Jepang.
Di Jepang, kata dia, nasib kepemilikan bangunan kota tua (properti) sama seperti yang dialami Jakarta, yakni hak kepemilikannya dikuasai macam-macam swasta. Namun, Unesco bekerjasama dengan pemerintah Jepang, akhirnya berhasil mengambil alih hak kepemilikan tersebut.
"Soal Unesco, dia punya pengalaman di Jepang. Kondisi sama juga. Properti di sekitar kota tua dikuasai oleh macam-macam pemilik. Ini kan sama dengan kita," ujar Ahok, di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Namun demikian, Pemprov DKI mengklaim sudah mengirim surat kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, agar diberi keluasan dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam bentuk Properti Kota Tua di Jakarta.
Selanjutnya, Pemprov DKI tinggal menunggu satu sampai dua minggu kedepan, tentang jawaban proposal dari pemerintah pusat terkait bantuan apa yang akan diberikan oleh mereka.
"Saya bilang kami sudah kirim surat kepada presiden, minta pengelolaan BUMN kasih kepada kita," jelas Ahok.
Seperti di ketahui, Pemprov DKI berniat untuk mengambil kembali aset properti bangunan Kota Tua yang terletak di Fatahillah, Jakarta.
(stb)
