Ahok: Sekolah negeri wajib bayar BOP
Senin, 18 Maret 2013 - 17:29 WIB
Ahok: Sekolah negeri wajib bayar BOP
A
A
A
Sindonews.com - Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji kemungkinan sekolah negeri wajib membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Pasalnya, hingga kini hanya sekolah swasta yang dibebankan membayar BOP tersebut. Padahal, sekolah negeri sudah disubsidi oleh pemerintah.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sistem tersebut untuk membuat adil bagi sekolah negeri maupun swasta.
"Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di BOP. Yang tidak mampu, lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Lebih lanjut, dia menambahkan, cara tersebut untuk menyelamatkan sekolah-sekolah yang notabene memiliki masalah dengan pembayaran BOP. Seperti sekolah swasta murah yang hanya dibayar antara 20-30 persen. Ahok merasa prihatin dengan kondisi ketimpangan yang dialami sekolah swasta murah tersebut.
"Karena yang negeri dibayar penuh BOP nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasian kan sekolah-sekolah swasta murah," paparnya.
Terlepas rasa kasihan Ahok terhadap kondisi tersebut, yang jelas Pemprov DKI ingin menghapus kebijakan sekolah gratis, dengan memperbolehkan sekolah menarik iuran dari para siswanya, lalu membayarnya dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diberikan Pemprov DKI kepada para siswa.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sistem tersebut untuk membuat adil bagi sekolah negeri maupun swasta.
"Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di BOP. Yang tidak mampu, lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Lebih lanjut, dia menambahkan, cara tersebut untuk menyelamatkan sekolah-sekolah yang notabene memiliki masalah dengan pembayaran BOP. Seperti sekolah swasta murah yang hanya dibayar antara 20-30 persen. Ahok merasa prihatin dengan kondisi ketimpangan yang dialami sekolah swasta murah tersebut.
"Karena yang negeri dibayar penuh BOP nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasian kan sekolah-sekolah swasta murah," paparnya.
Terlepas rasa kasihan Ahok terhadap kondisi tersebut, yang jelas Pemprov DKI ingin menghapus kebijakan sekolah gratis, dengan memperbolehkan sekolah menarik iuran dari para siswanya, lalu membayarnya dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diberikan Pemprov DKI kepada para siswa.
(san)
