Sudin Pendidikan Jakbar Ancam Cabut KJP Pelajar Terlibat Tawuran
loading...
Sudin Pendidikan Jakarta Barat mengancam mencabut KJP pelajar yang terlibat tawuran. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik siswa, yang kedapatan terlibat tawuran. Langkah itu dilakukan guna mencegah adanya aksi tawuran yang kerap terjadi.
”Pemegang KJP akan dicabut haknya, jika berdasarkan laporan dari sekolah terbukti melakukan tawuran,” kata Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Junaedi, Jumat (22/7/2022).
Sejauh ini, kata dia, sudah ada siswa yang telah dicabut KJP-nya lantaran kedapatan terlibat aksi tawuran. Meski demikian, Junaedi tidak menyebut rinci berapa jumlah siswa yang telah dicabut KJP-nya.
”Angka pastinya ada di Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) atau Lembaga Pengelola KJP,” tuturnya.
Junaedi mengatakan, langkah mencabut KJP tersebut diharapkan dapat menjadi efek jera terhadap para siswa yang melakukan aksi tawuran. ”Itu adalah upaya maksimal mengurangi tawuran, yang membahayakan hajat hidup orang lain, dan itu membahayakan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir kerap terjadi peristiwa tawuran antarpelajar di wilayah Jakarta Barat. Di wilayah Tamansari misalnya, tawuran yang terjadi pada Selasa (19/7/2022) lalu mengakibatkan satu orang pelajar tewas mengenaskan.
Kemudian pada Kamis (21/7), aksi tawuran kembali di wilayah Tanjung Duren. Dalam insiden itu, meski tidak ada tumpahan darah, pihak kepolisian mengamankan dua motor dan satu senjata tajam (sajam) berupa celurit.
”Pemegang KJP akan dicabut haknya, jika berdasarkan laporan dari sekolah terbukti melakukan tawuran,” kata Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Junaedi, Jumat (22/7/2022).
Sejauh ini, kata dia, sudah ada siswa yang telah dicabut KJP-nya lantaran kedapatan terlibat aksi tawuran. Meski demikian, Junaedi tidak menyebut rinci berapa jumlah siswa yang telah dicabut KJP-nya.
”Angka pastinya ada di Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) atau Lembaga Pengelola KJP,” tuturnya.
Junaedi mengatakan, langkah mencabut KJP tersebut diharapkan dapat menjadi efek jera terhadap para siswa yang melakukan aksi tawuran. ”Itu adalah upaya maksimal mengurangi tawuran, yang membahayakan hajat hidup orang lain, dan itu membahayakan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir kerap terjadi peristiwa tawuran antarpelajar di wilayah Jakarta Barat. Di wilayah Tamansari misalnya, tawuran yang terjadi pada Selasa (19/7/2022) lalu mengakibatkan satu orang pelajar tewas mengenaskan.
Kemudian pada Kamis (21/7), aksi tawuran kembali di wilayah Tanjung Duren. Dalam insiden itu, meski tidak ada tumpahan darah, pihak kepolisian mengamankan dua motor dan satu senjata tajam (sajam) berupa celurit.
(ams)
Lihat Juga :
