Fitra desak Jokowi minta tambahan anggaran ke SBY
Senin, 18 Maret 2013 - 09:49 WIB
Fitra desak Jokowi minta tambahan anggaran ke SBY
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), disarankan agar berani melobi pemerintah pusat, terkait kurangnya anggaran belanja untuk pembangunan di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, saat di hubungi.
Menurutnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp49,9 triliun rasanya kurang mencukupi, untuk membiayai semua program yang di gagas Gubernur Jokowi dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selain itu, Jakarta merupakan Ibu kota Negara. Jadi, sudah semestinya pula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Jika satu tahun tidak cukup. Memang harus bertahap. Makanya, Jokowi juga harus lobby pusat untuk minta tambahan anggaran, karena Jakarta Ibu Kota yang juga tanggung jawab pusat," ujar Yuna Farhan, saat dihubungi, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemprov DKI hanya berhasil memperoleh anggaran untuk membiayai pembangunan Jakarta sebesar Rp49,9 triliun.
Namun, banyak kalangan berpendapat, anggaran tersebut tidak akan mencukupi semua pembangunan yang sudah di gagasnya, apalagi ada beberapa program unggulan duet Jokowi-Ahok yang terbilang besar terutama untuk penanganan banjir dan macet di Jakarta.
Iya, kan ada beberapa program unggulan termasuk buat penanganan banjir sama macet di Jakarta," imbuhnya.
Namun begitu, terlepas dari kurang atau tidaknya biaya yang sudah di anggarkan, Jokowi-Ahok mau tidak mau harus memaksimalkan anggaran yang sudah disepakati antara pihak pemprov DKI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Menurutnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp49,9 triliun rasanya kurang mencukupi, untuk membiayai semua program yang di gagas Gubernur Jokowi dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selain itu, Jakarta merupakan Ibu kota Negara. Jadi, sudah semestinya pula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Jika satu tahun tidak cukup. Memang harus bertahap. Makanya, Jokowi juga harus lobby pusat untuk minta tambahan anggaran, karena Jakarta Ibu Kota yang juga tanggung jawab pusat," ujar Yuna Farhan, saat dihubungi, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemprov DKI hanya berhasil memperoleh anggaran untuk membiayai pembangunan Jakarta sebesar Rp49,9 triliun.
Namun, banyak kalangan berpendapat, anggaran tersebut tidak akan mencukupi semua pembangunan yang sudah di gagasnya, apalagi ada beberapa program unggulan duet Jokowi-Ahok yang terbilang besar terutama untuk penanganan banjir dan macet di Jakarta.
Iya, kan ada beberapa program unggulan termasuk buat penanganan banjir sama macet di Jakarta," imbuhnya.
Namun begitu, terlepas dari kurang atau tidaknya biaya yang sudah di anggarkan, Jokowi-Ahok mau tidak mau harus memaksimalkan anggaran yang sudah disepakati antara pihak pemprov DKI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
(stb)
