Masyarakat Banten sadar pajak
Kamis, 14 Maret 2013 - 15:03 WIB
Masyarakat Banten sadar pajak
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Provinsi Banten Muhammad Haniv mengatakan, pertumbuhan kontribusi pajak di Provinsi Banten merupakan hasil peran serta masyarakat Banten.
“Keberhasilan pencapaian penerimaan ini tidak lain adalah bentuk peran serta masyarakat wajib pajak Banten dalam pembangunan negara,” katanya, Kamis (14/3/2013).
Kepala Kanwil menambahkan, acara ini bertujuan untuk menjadi contoh panutan yang baik untuk masyarakat Banten, sehingga tergugah kesadaran dan kepeduliannya untuk memenuhi kewajiban dibidang perpajakan dan pembangunan negara.
“Sebagaimana sudah dilaksanakan oleh Gubernur Banten bersama jajaran dalam melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunannya, saya berharap bisa dicontoh dan dilakukan oleh masyarakat Banten demi pembangunan Provinsi Banten,” harapnya.
Sebelumnya, kontribusi pajak dari Provinsi Banten mengalami peningkatan tahun 2013 ini, dari Rp424.103,64 miliar menjadi Rp618.175,34 miliar.
Peningkatan tersebut, karena dipengaruhi peningkatan dana bagi hasil keuangan dari pemerintah pusat, yang cukup signifikan terutama dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPH Orang Pribadi (OP).
“Keberhasilan pencapaian penerimaan ini tidak lain adalah bentuk peran serta masyarakat wajib pajak Banten dalam pembangunan negara,” katanya, Kamis (14/3/2013).
Kepala Kanwil menambahkan, acara ini bertujuan untuk menjadi contoh panutan yang baik untuk masyarakat Banten, sehingga tergugah kesadaran dan kepeduliannya untuk memenuhi kewajiban dibidang perpajakan dan pembangunan negara.
“Sebagaimana sudah dilaksanakan oleh Gubernur Banten bersama jajaran dalam melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunannya, saya berharap bisa dicontoh dan dilakukan oleh masyarakat Banten demi pembangunan Provinsi Banten,” harapnya.
Sebelumnya, kontribusi pajak dari Provinsi Banten mengalami peningkatan tahun 2013 ini, dari Rp424.103,64 miliar menjadi Rp618.175,34 miliar.
Peningkatan tersebut, karena dipengaruhi peningkatan dana bagi hasil keuangan dari pemerintah pusat, yang cukup signifikan terutama dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPH Orang Pribadi (OP).
(stb)
