Atasi kekeringan, Pemkab Polman bangun SPAM
Kamis, 14 Maret 2013 - 14:19 WIB
Atasi kekeringan, Pemkab Polman bangun SPAM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), akan membangun satu unit Sarana Pengelolaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya. SPAM yang dibangun tersebut akan ditempatkan antara Kecamatan Alu dan Limboro.
Sebab, SPAM tersebut nantinya akan mengairi tiga kecamatan yakni Kecamatan Alu, Tinambung dan Limboro. Kemungkinan juga, air bersih yang dikelola tersebut sebahagian akan disuplai ke wilayah Kabupaten Majene.
Bupati Polman, Ali Baal Masdar, mengatakan pembangunan SPAM tersebut untuk mengatasi kekurangan air bersih di wilayah setempat.
Hanya saja, ia meminta dalam proses pembangunan nanti, masyarakat setempat memberikan dukungan, khususnya dalam mempermudah proses pembebasan lahan.
Sebab, terkadang, yang menjadi hambatan dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah mengenai pembebasan lahan karena harga yang dipatok terlalu tinggi.
“Jadi, saya berharap dukungan dari masyarakat juga agar pembangnan SPAM ini bisa terlakasana dengan lancar,” tutur Ali Baal di kantornya, Kamis (14/3/2013).
Ditambahkan, untuk masalah pembebasan lahan, pemerintah tetap akan membayarkan asalkan sesuai dengan standar nilai jual beli yang telah berlaku.
Sebab, SPAM tersebut nantinya akan mengairi tiga kecamatan yakni Kecamatan Alu, Tinambung dan Limboro. Kemungkinan juga, air bersih yang dikelola tersebut sebahagian akan disuplai ke wilayah Kabupaten Majene.
Bupati Polman, Ali Baal Masdar, mengatakan pembangunan SPAM tersebut untuk mengatasi kekurangan air bersih di wilayah setempat.
Hanya saja, ia meminta dalam proses pembangunan nanti, masyarakat setempat memberikan dukungan, khususnya dalam mempermudah proses pembebasan lahan.
Sebab, terkadang, yang menjadi hambatan dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah mengenai pembebasan lahan karena harga yang dipatok terlalu tinggi.
“Jadi, saya berharap dukungan dari masyarakat juga agar pembangnan SPAM ini bisa terlakasana dengan lancar,” tutur Ali Baal di kantornya, Kamis (14/3/2013).
Ditambahkan, untuk masalah pembebasan lahan, pemerintah tetap akan membayarkan asalkan sesuai dengan standar nilai jual beli yang telah berlaku.
(ysw)
