Ini harga jadi Wali Kota Malang
Rabu, 13 Maret 2013 - 14:53 WIB
Ini harga jadi Wali Kota Malang
A
A
A
Sindonews.com - Hasil riset Malang Corruption Watch (MCW), untuk maju sebagai calon Wali Kota Malang ternyata cukup mahal. Ongkos politik yang harus dikeluarkan setiap calon mencapai Rp6,4 miliar.
Dengan biaya pencalonan sebesar Rp6,4 miliar, tentu tidak sebanding dengan gaji Wali Kota Malang sebesar Rp12,2 juta per bulan dengan gaji pokok Rp3,9 juta.
"Tak sebandingnya ongkos politik dengan gaji. Jadi patut diduga calon terpilih rawan melakukan korupsi," kata Hayyi Ali, Koordinator Pendidikan Pemilih dan Pemantau Pilkada Kota Malang Malang Corruption Watch (MCW), Rabu (13/03/2013).
Menurutnya, total ongkos politik tersebut meliputi serangkaian biaya baliho, pembuatan kaos, operasional mobil kampanye, stiker, poster, biaya pertemuan dengan warga, membayar konsultan, biaya tim sukses dan biaya untuk membayar saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hayyi menambahkan, serangkaian biaya tersebut belum termasuk pemasangan dan biaya izin. Ia menilai, biaya tersebut merupakan harga minimal dan sangat mungkin menggelumbung jika para calon melakukan praktik politik uang.
"Dugaan dan temuan kami dilapangan saat ini sudah marak praktik politik uang," kata Hayyi.
MCW mendesak KPU Kota Malang untuk menekan seminimal mungkin ongkos politik para calon karena berpotensi tindak pidana korupsi yang dilakukan calon terpilih dengan mengeruk uang negara.
"Jelas jaminannya proyek, karena tak ada dana gratis yang diberikan pengusaha lokal kepadanya saat mencalonkan," kata Hayyi.
Dengan biaya pencalonan sebesar Rp6,4 miliar, tentu tidak sebanding dengan gaji Wali Kota Malang sebesar Rp12,2 juta per bulan dengan gaji pokok Rp3,9 juta.
"Tak sebandingnya ongkos politik dengan gaji. Jadi patut diduga calon terpilih rawan melakukan korupsi," kata Hayyi Ali, Koordinator Pendidikan Pemilih dan Pemantau Pilkada Kota Malang Malang Corruption Watch (MCW), Rabu (13/03/2013).
Menurutnya, total ongkos politik tersebut meliputi serangkaian biaya baliho, pembuatan kaos, operasional mobil kampanye, stiker, poster, biaya pertemuan dengan warga, membayar konsultan, biaya tim sukses dan biaya untuk membayar saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hayyi menambahkan, serangkaian biaya tersebut belum termasuk pemasangan dan biaya izin. Ia menilai, biaya tersebut merupakan harga minimal dan sangat mungkin menggelumbung jika para calon melakukan praktik politik uang.
"Dugaan dan temuan kami dilapangan saat ini sudah marak praktik politik uang," kata Hayyi.
MCW mendesak KPU Kota Malang untuk menekan seminimal mungkin ongkos politik para calon karena berpotensi tindak pidana korupsi yang dilakukan calon terpilih dengan mengeruk uang negara.
"Jelas jaminannya proyek, karena tak ada dana gratis yang diberikan pengusaha lokal kepadanya saat mencalonkan," kata Hayyi.
(ysw)
