Tak ditemui Jokowi-Ahok, buruh ngambek
Tak ditemui Jokowi-Ahok, buruh ngambek
A
A
A
Sindonews.com - Perwakilan buruh perempuan yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta menolak ditemui Dinas Tenaga Kerja Jakarta, Dedde Sukandar. Pasalnya, mereka hanya mau bertemu dan melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), atau minimal wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau begini caranya, kita memilih keluar dari ruangan. Ternyata, Jokowi-Ahok enggak berpihak ke buruh," ujar salah seorang perwakilan buruh, Jumisi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Perwakilan buruh tersebut sedianya hanya mau bertemu langsung dengan Jokowi atau Ahok untuk meminta Surat Keputusan (SK) gubernur terkait penangguhan UMP bagi mereka. Namun, Jokowi-Ahok tidak bersedia ketemu dan diwakili Disnaker DKI Jakarta.
Saat pertemuan itu, perwakilan buruh enggan membuka "obrolan" terkait maksud dan tuntutan mereka. Para buruh akan berbicara jika yang menemui mereka langsung Jokowi atau Ahok.
"Enggak ada yang perlu di obrolin di sini, kecuali Jokowi atau minimal Ahok. Percuma, kita pamit," ujar Sultoni perwakilan buruh.
Saat ditemui, Kepala Disnaker DKI Dedde Sukandar mengatakan, gubernur dan wakil gubernur tidak bisa menemui mereka langsung. Namun, terkait tuntutan dan audiensi mereka, gubernur dan wakil gubernur sudah mewakilkan pada dirinya.
Menurutnya, tidak harus gubernur dan wakil gubernur terus untuk mengurusi mereka. "Kan, enggak harus gubernur atau wagub yang nemuin mereka. Makanya saya yang temui mereka, tapi mereka enggak mau, ya sudah kita enggak bisa maksain," terang Dedde.
Dia menambahkan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah menempuh prosedur yang benar untu kedua belah pihak. Lebih lanjut dia menjelaskan, sebelumnya pihak pemprov DKI sudah memberikan forum biparti antara buruh dengan pengusaha.
Selain itu, pemprov DKI juga telah melakukan forum triparti yang melibatkan kedua belah pihak yang di fasilitasi Pemprov DKI. "Sudah kita kasih forum biparti sebelumnya. Terus, kita bikin forum triparti bagi keduanya," ucap Dedde.
"Kalau begini caranya, kita memilih keluar dari ruangan. Ternyata, Jokowi-Ahok enggak berpihak ke buruh," ujar salah seorang perwakilan buruh, Jumisi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Perwakilan buruh tersebut sedianya hanya mau bertemu langsung dengan Jokowi atau Ahok untuk meminta Surat Keputusan (SK) gubernur terkait penangguhan UMP bagi mereka. Namun, Jokowi-Ahok tidak bersedia ketemu dan diwakili Disnaker DKI Jakarta.
Saat pertemuan itu, perwakilan buruh enggan membuka "obrolan" terkait maksud dan tuntutan mereka. Para buruh akan berbicara jika yang menemui mereka langsung Jokowi atau Ahok.
"Enggak ada yang perlu di obrolin di sini, kecuali Jokowi atau minimal Ahok. Percuma, kita pamit," ujar Sultoni perwakilan buruh.
Saat ditemui, Kepala Disnaker DKI Dedde Sukandar mengatakan, gubernur dan wakil gubernur tidak bisa menemui mereka langsung. Namun, terkait tuntutan dan audiensi mereka, gubernur dan wakil gubernur sudah mewakilkan pada dirinya.
Menurutnya, tidak harus gubernur dan wakil gubernur terus untuk mengurusi mereka. "Kan, enggak harus gubernur atau wagub yang nemuin mereka. Makanya saya yang temui mereka, tapi mereka enggak mau, ya sudah kita enggak bisa maksain," terang Dedde.
Dia menambahkan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah menempuh prosedur yang benar untu kedua belah pihak. Lebih lanjut dia menjelaskan, sebelumnya pihak pemprov DKI sudah memberikan forum biparti antara buruh dengan pengusaha.
Selain itu, pemprov DKI juga telah melakukan forum triparti yang melibatkan kedua belah pihak yang di fasilitasi Pemprov DKI. "Sudah kita kasih forum biparti sebelumnya. Terus, kita bikin forum triparti bagi keduanya," ucap Dedde.
(hyk)
Explore More