Minim anggaran, Jamkesda Pati hanya cukup 1/4 peserta
Minim anggaran, Jamkesda Pati hanya cukup 1/4 peserta
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran yang disiapkan Pemkab Pati untuk layanan jaminan kesehatan bagi warga miskin di daerahnya masih minim. Diperkirakan dana tersebut tidak akan cukup untuk membiayai ratusan warga miskin yang masuk dalam program Jamkesda tersebut.
Jumlah warga yang terdaftar dalam progam Jamkesda sementara tahun 2013 sebanyak 211.056 jiwa atau sekitar 15,36 persen dari total penduduk Pati. Angka ini masih bersifat sementara, sebab ada juga pemerintahan desa yang belum mengusulkan warga peserta Jamkesda di wilayahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Edy Sulistyono mengatakan, besarnya angka warga yang masuk dalam progam Jamkesda ini akan memunculkan masalah tersendiri. Sebab, anggaran dari APBD Pati 2013 untuk layanan kesehatan warga peserta Jamkesda hanya Rp 10 miliar. Edy memperkirakan anggaran itu tidak mampu menutup seluruh biaya layanan kesehatan warga miskin peserta Jamkesda.
"Jumlah pesertanya terlalu besar. Kalau kita perkirakan anggaran yang ada hanya cukup mencover biaya 50 ribu warga peserta Jamkesda," kata Edi, saat acara peluncuran kartu Jamkesmas dan Jamkesda di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (7/3/2013).
Menurut Edy, membludaknya peserta Jamkesda ini terjadi karena tim pendata di tingkat desa cenderung menghindari konflik dengan masyarakat. Sehingga, tim tersebut tidak bisa tegas saat memilah dan memilih warga yang layak mendapat Jamkesda.
"Mereka malah berharap pihak DKK yang akan memverifikasi lebih lanjut. Ini persoalannya," jelasnya.
Khusus untuk warga miskin di Pati yang masuk daftar peserta jamkesmas 2013 yang dibiayai pemerintah pusat, sebanyak 569.889 jiwa atau 41,55 persen dari penduduk Kabupaten Pati. Praktis, jika ditotal jumlah seluruh sasaran Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Pati sebanyak 780.945 jiwa atau hampir mencapai 57 persen dari jumlah penduduk Pati.
Terkait persoalan ini, Bupati Pati Haryanto berharap semua elemen untuk tidak saling menyalahkan. Haryanto menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin di daerahnya.
Ia menambahkan, jika ada warga miskin yang sakit dan belum terdaftar sebagai peserta Jamkesmas maupun Jamkesda, maka pihak desa dipersilahkan mengajukan namanya. Nanti Tim Verifikasi dari DKK Pati akan turun untuk mensurvey kondisi riil di lapangan.
"Hasil survey itu pula yang nanti menjadi bahan pertimbangan agar rekomendasi saya tepat sasaran," tandas Haryanto.
Jumlah warga yang terdaftar dalam progam Jamkesda sementara tahun 2013 sebanyak 211.056 jiwa atau sekitar 15,36 persen dari total penduduk Pati. Angka ini masih bersifat sementara, sebab ada juga pemerintahan desa yang belum mengusulkan warga peserta Jamkesda di wilayahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Edy Sulistyono mengatakan, besarnya angka warga yang masuk dalam progam Jamkesda ini akan memunculkan masalah tersendiri. Sebab, anggaran dari APBD Pati 2013 untuk layanan kesehatan warga peserta Jamkesda hanya Rp 10 miliar. Edy memperkirakan anggaran itu tidak mampu menutup seluruh biaya layanan kesehatan warga miskin peserta Jamkesda.
"Jumlah pesertanya terlalu besar. Kalau kita perkirakan anggaran yang ada hanya cukup mencover biaya 50 ribu warga peserta Jamkesda," kata Edi, saat acara peluncuran kartu Jamkesmas dan Jamkesda di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (7/3/2013).
Menurut Edy, membludaknya peserta Jamkesda ini terjadi karena tim pendata di tingkat desa cenderung menghindari konflik dengan masyarakat. Sehingga, tim tersebut tidak bisa tegas saat memilah dan memilih warga yang layak mendapat Jamkesda.
"Mereka malah berharap pihak DKK yang akan memverifikasi lebih lanjut. Ini persoalannya," jelasnya.
Khusus untuk warga miskin di Pati yang masuk daftar peserta jamkesmas 2013 yang dibiayai pemerintah pusat, sebanyak 569.889 jiwa atau 41,55 persen dari penduduk Kabupaten Pati. Praktis, jika ditotal jumlah seluruh sasaran Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Pati sebanyak 780.945 jiwa atau hampir mencapai 57 persen dari jumlah penduduk Pati.
Terkait persoalan ini, Bupati Pati Haryanto berharap semua elemen untuk tidak saling menyalahkan. Haryanto menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin di daerahnya.
Ia menambahkan, jika ada warga miskin yang sakit dan belum terdaftar sebagai peserta Jamkesmas maupun Jamkesda, maka pihak desa dipersilahkan mengajukan namanya. Nanti Tim Verifikasi dari DKK Pati akan turun untuk mensurvey kondisi riil di lapangan.
"Hasil survey itu pula yang nanti menjadi bahan pertimbangan agar rekomendasi saya tepat sasaran," tandas Haryanto.
(kri)
Explore More