MoU PMI & BNP2TKI belum bisa direalisasi
Rabu, 27 Februari 2013 - 15:09 WIB
MoU PMI & BNP2TKI belum bisa direalisasi
A
A
A
Sindonews.com - Upaya pemulangan Sri Wahyuni TKI asal Kabupaten Bantul yang lolos dari hukuman potong tangan di Arab Saudi sebenarnya bisa dilakukan oleh PMI Pusat. Sayangnya, MoU perlindungan TKI antara PMI Pusat dan Badan Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) belum bisa direalisasikan.
Ketua PMI DIY Herry Zudianto menyebutkan, kasus yang menimpa TKI asal Kabupaten Bantul Sri Wahyuni sebenarnya dapat dibantu proses penyelesaiannya oleh PMI.
Hal tersebut mempertimbangkan klausul yang tertuang dalam naskah kerjasama antara Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla dengan Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan (BNP2) TKI Jumhur Hidayat. Namun demikian, karena persoalan tersebut bersifat internasional, penanganannya dilakukan oleh PMI Pusat.
“Secara prinsip sebenarnya bisa. Namun kita belum tahu kesiapan dari PMI Pusat untuk melaksanakan naskah kerjasamanya,” tandas mantan Walikota Yogyakarta tersebut, Rabu (27/2/2013).
Karena persoalan TKI tersebut bersifat internasional menurutnya, yang dapat menjembatani upaya pemulangan Sri Wahyuni dikatakannya adalah PMI Pusat. Upaya koordinasi dengan jaringan organisasi kemanusiaan di dunia internasional dilakukan oleh PMI Pusat.
Pekan lalu dalam pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional PMI diYogyakarta, Ketua PMI Jusuf Kalla menandatangani naskah kerjasama dengan BNP2TKI dalam hal membantu penyelesaian TKI bermasalah. Bantuan tersebut ditujukan kepada TKI yang mengalami persoalan maupun untuk mereka yang bekerja dan tinggal di daerah konflik.
Sepekan setelah penandatanganan tersebut, salah satu warga Bantul Sri Wahyuni yang menjadi TKI di Saudi Arabia dilaporkan tertimpa masalah dan belum dapat dibawa pulang. Namun tampaknya naskah kerjasama antara PMI dan BNP2TKI tersebut belum dapat direalisasikan untuk membawa pulang Sri Wahyuni.
Ketua PMI DIY Herry Zudianto menyebutkan, kasus yang menimpa TKI asal Kabupaten Bantul Sri Wahyuni sebenarnya dapat dibantu proses penyelesaiannya oleh PMI.
Hal tersebut mempertimbangkan klausul yang tertuang dalam naskah kerjasama antara Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla dengan Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan (BNP2) TKI Jumhur Hidayat. Namun demikian, karena persoalan tersebut bersifat internasional, penanganannya dilakukan oleh PMI Pusat.
“Secara prinsip sebenarnya bisa. Namun kita belum tahu kesiapan dari PMI Pusat untuk melaksanakan naskah kerjasamanya,” tandas mantan Walikota Yogyakarta tersebut, Rabu (27/2/2013).
Karena persoalan TKI tersebut bersifat internasional menurutnya, yang dapat menjembatani upaya pemulangan Sri Wahyuni dikatakannya adalah PMI Pusat. Upaya koordinasi dengan jaringan organisasi kemanusiaan di dunia internasional dilakukan oleh PMI Pusat.
Pekan lalu dalam pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional PMI diYogyakarta, Ketua PMI Jusuf Kalla menandatangani naskah kerjasama dengan BNP2TKI dalam hal membantu penyelesaian TKI bermasalah. Bantuan tersebut ditujukan kepada TKI yang mengalami persoalan maupun untuk mereka yang bekerja dan tinggal di daerah konflik.
Sepekan setelah penandatanganan tersebut, salah satu warga Bantul Sri Wahyuni yang menjadi TKI di Saudi Arabia dilaporkan tertimpa masalah dan belum dapat dibawa pulang. Namun tampaknya naskah kerjasama antara PMI dan BNP2TKI tersebut belum dapat direalisasikan untuk membawa pulang Sri Wahyuni.
(ysw)
