9.314 siswa tidak mampu di Jakarta dapat KJP
Rabu, 27 Februari 2013 - 12:09 WIB
9.314 siswa tidak mampu di Jakarta dapat KJP
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank DKI dalam program bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu di ibu kota dengan nama Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dengan kartu itu, para siswa tidak mampu dapat tambahan bantuan pendidikan senilai Rp240 ribu perbulan.
Menurut Eko Budiwiyono, Dirut Bank DKI, saat ini sudah ada 9.314 siswa yang mendapat KJP. Bank DKI akan terus meningkatkan jumlah KJP yang saat ini masih dalam proses pembuatan atm.
"Sekarang sudah 9.314. Kalau kartu enggak ada masalah, kita nyetaknya cepat. Kan cuma kartu atm. Sama kayak kartu atm biasa, enggak ada masalah," kata Eko, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Bank DKI, kata dia, siap mengikuti target Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk penyerap KJP diseluruh Jakarta. "Tergantung sebarannya saja. Kita ngikut saja. Sebarannya kayak apa mau dibikin. Pokoknya kita dari sisi teknis enggak ada masalah," terangnya.
Dia menambahkan, Bank DKI sebagai tenaga teknis dalam pelaksanaan realisasi KJP tinggal menunggu verifikasi data dari Dinas Pendidikan Jakarta. "Enggak tahu saya. Tergantung data verifikasi yang disiapkan diknas. Kalau mereka sudah siap, tentu kita bisa," ungkapnya.
Menurut Eko Budiwiyono, Dirut Bank DKI, saat ini sudah ada 9.314 siswa yang mendapat KJP. Bank DKI akan terus meningkatkan jumlah KJP yang saat ini masih dalam proses pembuatan atm.
"Sekarang sudah 9.314. Kalau kartu enggak ada masalah, kita nyetaknya cepat. Kan cuma kartu atm. Sama kayak kartu atm biasa, enggak ada masalah," kata Eko, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Bank DKI, kata dia, siap mengikuti target Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk penyerap KJP diseluruh Jakarta. "Tergantung sebarannya saja. Kita ngikut saja. Sebarannya kayak apa mau dibikin. Pokoknya kita dari sisi teknis enggak ada masalah," terangnya.
Dia menambahkan, Bank DKI sebagai tenaga teknis dalam pelaksanaan realisasi KJP tinggal menunggu verifikasi data dari Dinas Pendidikan Jakarta. "Enggak tahu saya. Tergantung data verifikasi yang disiapkan diknas. Kalau mereka sudah siap, tentu kita bisa," ungkapnya.
(san)
