Ingin lihat alokasi APBD DKI, buka bappedajakarta.go,id
Selasa, 26 Februari 2013 - 17:42 WIB
Ingin lihat alokasi APBD DKI, buka bappedajakarta.go,id
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang sudah ditetapkan dan diserahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) bisa dilihat di website kantor suku dinas (Sudin), kecamatan, kelurahan, dan RW.
"Bisa via website bappedajakarta.go.id, pemkot, kecamatan, lurah, sampai tingkat RW," ujar Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan saat menyampaikan rencana anggaran di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Ditambahkan dia, berdasarkan intruksi gubernur, UKPD harus terlebih dahulu membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan unit daerah paling lambat 28 Februari 2013. UKPD diberi waktu untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, termasuk pembuatan gedung-gedung baru, baik di pemkot, maupun kecamatan.
"Harus melaorkan hasil kerja, termasuk pembangunan gedung baru. Karena ada kantor wali kota yang direnovasi, kantor camat juga ada," terangnya.
Saat penyerahan anggaran tadi, Jokowi menyerahkan kebeberapa perwakilan saja dan bersifat simbolis, seperti dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas pendidikan, SKPD dan lurah Pinangsia.
Fadjar juga mengumumkan, untuk belanja daerah dengan pos besar harus melalui lelang tender. Dia meminta agar lelang tender dilakukan pada triwulan pertama pasca diserahkannya anggaran tersebut.
"Jika lelang tender dilakukan pada triwulan ketiga, maka dianggap tidak sah. Hal itu dilakukan untuk mempermudah Pemprov DKI dalam mengkontrol jalannya belanja daerah," tukasnya.
"Bisa via website bappedajakarta.go.id, pemkot, kecamatan, lurah, sampai tingkat RW," ujar Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan saat menyampaikan rencana anggaran di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Ditambahkan dia, berdasarkan intruksi gubernur, UKPD harus terlebih dahulu membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan unit daerah paling lambat 28 Februari 2013. UKPD diberi waktu untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, termasuk pembuatan gedung-gedung baru, baik di pemkot, maupun kecamatan.
"Harus melaorkan hasil kerja, termasuk pembangunan gedung baru. Karena ada kantor wali kota yang direnovasi, kantor camat juga ada," terangnya.
Saat penyerahan anggaran tadi, Jokowi menyerahkan kebeberapa perwakilan saja dan bersifat simbolis, seperti dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas pendidikan, SKPD dan lurah Pinangsia.
Fadjar juga mengumumkan, untuk belanja daerah dengan pos besar harus melalui lelang tender. Dia meminta agar lelang tender dilakukan pada triwulan pertama pasca diserahkannya anggaran tersebut.
"Jika lelang tender dilakukan pada triwulan ketiga, maka dianggap tidak sah. Hal itu dilakukan untuk mempermudah Pemprov DKI dalam mengkontrol jalannya belanja daerah," tukasnya.
(san)
