DPR curigai tangan asing bermain di Papua
Selasa, 26 Februari 2013 - 15:47 WIB
DPR curigai tangan asing bermain di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Peristiwa penembakan di Distrik Sinak dan Tingginambut, Papua yang menewaskan 12 orang mendapat sorotan dari anggota DPR. Dicurigai, ada tangan asing yang bermain dalam kasus tersebut.
"Kejadian di Papua ini membuat kita berhati-hati. Karena kita mensinyalir adanya unsur-unsur internasional yang bermain ke sana," kata Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuziy ketika ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2013).
Ia melanjutkan, ketika hal ini menjadi perhatian dunia, maka kehati-hatian menyikai insiden itu menjadi lebih penting daripada daerah yang lain.
"PPP meminta untuk melakukan proses hukum, dan menghindari tindakan-tindakan yang bersifat hantam spontan, karena ini hanya akan minumbulkan korban lebih banyak, sementara persoalan tidak tuntas," ujar kader PPP ini.
Ia meminta kepada seluruh rakyat papua, agar mereka betul-betul bisa menggunakan otonomi khusus yang sudah memakan biaya triliunan itu.
"Untuk itu seluruh pemerintah daerah kabupaten papua agar meningkatkan transparansi akuntabilitas dan keterjangkauan otonomi khusus sendiri, itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat papua, jangan hanya beredar di kepemimpinan elit," pungkasnya.
"Kejadian di Papua ini membuat kita berhati-hati. Karena kita mensinyalir adanya unsur-unsur internasional yang bermain ke sana," kata Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuziy ketika ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2013).
Ia melanjutkan, ketika hal ini menjadi perhatian dunia, maka kehati-hatian menyikai insiden itu menjadi lebih penting daripada daerah yang lain.
"PPP meminta untuk melakukan proses hukum, dan menghindari tindakan-tindakan yang bersifat hantam spontan, karena ini hanya akan minumbulkan korban lebih banyak, sementara persoalan tidak tuntas," ujar kader PPP ini.
Ia meminta kepada seluruh rakyat papua, agar mereka betul-betul bisa menggunakan otonomi khusus yang sudah memakan biaya triliunan itu.
"Untuk itu seluruh pemerintah daerah kabupaten papua agar meningkatkan transparansi akuntabilitas dan keterjangkauan otonomi khusus sendiri, itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat papua, jangan hanya beredar di kepemimpinan elit," pungkasnya.
(ysw)
