Wabup Polman nilai kenaikan gaji sudah tepat
Wabup Polman nilai kenaikan gaji sudah tepat
A
A
A
Sindonews.com – Persetujuan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap permintaan kenaikan gaji kepala daerah disambut baik oleh sejumlah kepala daerah.
Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Nadjamuddin Ibrahim mengatakan, persetujuan Presiden SBY sudah sangat tepat. Sebab beban jabatan kepala daerah cukup kompleks, sehingga kenaikan gaji bisa mengoptimalisasi kerja kepala daerah.
Sedikit curhat, Nadjamuddin mengatakan, gaji yang didapatkan sebagai wakil Bupati saat ini hanya sekira Rp5 juta lebih dan Rp 6 juta lebih untuk Bupati termasuk tunjangan.
"memang ada pendapatan lain seperti biaya operasional, tapi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat," terangnya ketika ditemui SINDO di ruang kerjanya, Kamis (21/2/2013).
Nadjamuddin menjelaskan, gajinya saat ini jauh dibawah anggota DPRD yang mencapai Rp8 juta. Termasuk guru yang sudah bersertifikasi bisa menerima dua kali lipat dari gaji yang sebenarnya.
“Untung saja, istri saya PNS. Jadi bisa sedikit menutupi segala kebutuhan baik untuk keluarga maupun untuk masyarkaat,” ujar Nadjamuddin.
Sebenarnya, lanjut Nadjamuddin, usulan kenaikan gaji kepala daerah tersebut sudah sejak lama diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Namun, SBY baru menyetujui usulan kenaikan gaji tersebut dalam acara Rakernas Apkasi dan Perhimpunan Pertanian di Jakarta kemarin.
Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Nadjamuddin Ibrahim mengatakan, persetujuan Presiden SBY sudah sangat tepat. Sebab beban jabatan kepala daerah cukup kompleks, sehingga kenaikan gaji bisa mengoptimalisasi kerja kepala daerah.
Sedikit curhat, Nadjamuddin mengatakan, gaji yang didapatkan sebagai wakil Bupati saat ini hanya sekira Rp5 juta lebih dan Rp 6 juta lebih untuk Bupati termasuk tunjangan.
"memang ada pendapatan lain seperti biaya operasional, tapi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat," terangnya ketika ditemui SINDO di ruang kerjanya, Kamis (21/2/2013).
Nadjamuddin menjelaskan, gajinya saat ini jauh dibawah anggota DPRD yang mencapai Rp8 juta. Termasuk guru yang sudah bersertifikasi bisa menerima dua kali lipat dari gaji yang sebenarnya.
“Untung saja, istri saya PNS. Jadi bisa sedikit menutupi segala kebutuhan baik untuk keluarga maupun untuk masyarkaat,” ujar Nadjamuddin.
Sebenarnya, lanjut Nadjamuddin, usulan kenaikan gaji kepala daerah tersebut sudah sejak lama diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Namun, SBY baru menyetujui usulan kenaikan gaji tersebut dalam acara Rakernas Apkasi dan Perhimpunan Pertanian di Jakarta kemarin.
(ysw)
Explore More