Gaji naik, Wali Kota Banjar anggap wajar
Rabu, 20 Februari 2013 - 21:39 WIB
Gaji naik, Wali Kota Banjar anggap wajar
A
A
A
Sindonews.com – Persetujuan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap permintaan kenaikan gaji kepala daerah terutama bupati dan walikota disambut baik sejumlah kepala daerah di Jabar.
Menurut Wali Kota Banjar Herman Sutrisno, persetujuan presiden SBY soal kenaikan gaji bupati dan walikota dinilai layak karena berkaitan dengan beban jabatan dan optimalisasi kerja kepala daerah.
Herman mengungkapkan, dengan beban dan tangungjawab yang sangat berat, gaji Walikota saat ini hanya Rp6 juta, adapun pendapatan lain seperti operasional Walikota itu digunakan dan dibagikan kembali kepada masyarakat.
“Gaji riil walikota saat ini hanya Rp6 juta, sementara ongkos politik saja saat ini sangat mahal, belum lagi beban dan tugasnya sangat berat,” tegas Herman, Rabu (20/2/2013).
Contoh lain, lanjut Herman, untuk tingkat provinsi misalnya. Gaji Gubernur hanya Rp10 juta, sementara gaji Direktur Bank Jabar bisa mencapai Rp100 juta. Padahal, secara struktur pemerintahan, gubernur merupakan owner dari BJB.
“Aneh juga, gaji bawahan lebih besar dari pada ownernya. Jadi kenaikan gaji untuk kepala daerah sudah layak, untuk optimalisasi kerja kepala daerah,” terang Herman.
Karena saat ini baru persetujuan presiden dan minta persetujuan Kemendagri, Herman mengusulkan, paling tidak kenaikan gaji bupati dan wali kota dari Rp6 juta bisa mencapai Rp40 juta.
“Jangan sampai gaji kepala daerah lebih besar dari DPR. Paling tidak gaji kepala daerah bisa setara dengan gaji anggota DPR RI,” pungkas Herman.
Menurut Wali Kota Banjar Herman Sutrisno, persetujuan presiden SBY soal kenaikan gaji bupati dan walikota dinilai layak karena berkaitan dengan beban jabatan dan optimalisasi kerja kepala daerah.
Herman mengungkapkan, dengan beban dan tangungjawab yang sangat berat, gaji Walikota saat ini hanya Rp6 juta, adapun pendapatan lain seperti operasional Walikota itu digunakan dan dibagikan kembali kepada masyarakat.
“Gaji riil walikota saat ini hanya Rp6 juta, sementara ongkos politik saja saat ini sangat mahal, belum lagi beban dan tugasnya sangat berat,” tegas Herman, Rabu (20/2/2013).
Contoh lain, lanjut Herman, untuk tingkat provinsi misalnya. Gaji Gubernur hanya Rp10 juta, sementara gaji Direktur Bank Jabar bisa mencapai Rp100 juta. Padahal, secara struktur pemerintahan, gubernur merupakan owner dari BJB.
“Aneh juga, gaji bawahan lebih besar dari pada ownernya. Jadi kenaikan gaji untuk kepala daerah sudah layak, untuk optimalisasi kerja kepala daerah,” terang Herman.
Karena saat ini baru persetujuan presiden dan minta persetujuan Kemendagri, Herman mengusulkan, paling tidak kenaikan gaji bupati dan wali kota dari Rp6 juta bisa mencapai Rp40 juta.
“Jangan sampai gaji kepala daerah lebih besar dari DPR. Paling tidak gaji kepala daerah bisa setara dengan gaji anggota DPR RI,” pungkas Herman.
(ysw)
