Pembangunan drainase di Makassar buruk
Senin, 18 Februari 2013 - 04:00 WIB
Pembangunan drainase di Makassar buruk
A
A
A
Makassar - Kondisi drainase di Makassar dinilai buruk, banyak yang mengalami pendangkalan dan kotor karena tumpukan sampah.
Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Hasanuddin Leo mengatakan, buruknya kondisi drainase yang ada, karena sejak awal pembangunannya tidak memiliki master plan yang jelas.
“Untuk persoalan drainase sejak awal Makassar tidak punya perencanaan. Harusnya ada masterplan. Sehingga kondisinya drainase ada dimana-mana tapi tidak memiliki fungsi,” ungkapnya, Minggu 17 Februari 2013.
Menurut Hasanuddin, selama ini dalam penyusunan perencanaan APBD Makassar hanya memperhatikan aspek output saja. Padahal, juga harus menyelaraskan dengan beberapa indikator lain seperti input, output, outcame, benefit, dan impact.
Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, maka dalam pembangunan drainase, perencana sudah harus menentukan dimana titik-titik elevasi, tingkat kedalaman, sehingga akan jelas arah alur air. Jika tidak memenuhi standarisasi, maka dinas terkait harus melayangkan teguran dan sanksi.
“Ini untuk menghindari pemborosan anggaran. Membangun drainase tapi tidak berfungsi, ujung-ujungnya adalah pembongkaran,” katanya.
Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota makassar, ada beberapa drainase yang akan dilakukan pembongkaran karena dipenuhi lumpur dan sampah yang mengakibatkan pendangkalan. Seperti drainase di Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, Mukhtar Lutfi, Penghibur, Sultan Abdullah, Banda, Abdullah Dg Sirua Lorong V, Minasa Upa Blok N, Gusung Riang, Abunawas Dg Rani, Pampang, Mangga Tiga dan Muhajirin.
“Drainase ini akan dibongkar lalu dibangun ulang karena tersumbat dan umumnya tertutup rapat oleh beton,” ungkap Kepala Seksi Bangunan Air dan pemeliharaan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Darwagus.
Untuk pembangunan drainase pada APBD 2013, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp43 miliar. Jumlah ini meningkat tajam dibanding anggaran drainase pada 2012 yang hanya Rp7 miliar. Untuk biaya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dianggarkan Rp25 miliar termasuk di dalamnya penggalian sedimentasi.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar Nelson Marnanse Kamisi juga berharap Pemkot mencurahkan perhatian untuk penanganan kebersihan dan pembenahan drainase. Sebab, buruknya pembenahan saluran pembuangan di kota ini, akan berpengaruh pada lingkungan terutama di kawasan yang rawan banjir.
Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Hasanuddin Leo mengatakan, buruknya kondisi drainase yang ada, karena sejak awal pembangunannya tidak memiliki master plan yang jelas.
“Untuk persoalan drainase sejak awal Makassar tidak punya perencanaan. Harusnya ada masterplan. Sehingga kondisinya drainase ada dimana-mana tapi tidak memiliki fungsi,” ungkapnya, Minggu 17 Februari 2013.
Menurut Hasanuddin, selama ini dalam penyusunan perencanaan APBD Makassar hanya memperhatikan aspek output saja. Padahal, juga harus menyelaraskan dengan beberapa indikator lain seperti input, output, outcame, benefit, dan impact.
Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, maka dalam pembangunan drainase, perencana sudah harus menentukan dimana titik-titik elevasi, tingkat kedalaman, sehingga akan jelas arah alur air. Jika tidak memenuhi standarisasi, maka dinas terkait harus melayangkan teguran dan sanksi.
“Ini untuk menghindari pemborosan anggaran. Membangun drainase tapi tidak berfungsi, ujung-ujungnya adalah pembongkaran,” katanya.
Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota makassar, ada beberapa drainase yang akan dilakukan pembongkaran karena dipenuhi lumpur dan sampah yang mengakibatkan pendangkalan. Seperti drainase di Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, Mukhtar Lutfi, Penghibur, Sultan Abdullah, Banda, Abdullah Dg Sirua Lorong V, Minasa Upa Blok N, Gusung Riang, Abunawas Dg Rani, Pampang, Mangga Tiga dan Muhajirin.
“Drainase ini akan dibongkar lalu dibangun ulang karena tersumbat dan umumnya tertutup rapat oleh beton,” ungkap Kepala Seksi Bangunan Air dan pemeliharaan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Darwagus.
Untuk pembangunan drainase pada APBD 2013, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp43 miliar. Jumlah ini meningkat tajam dibanding anggaran drainase pada 2012 yang hanya Rp7 miliar. Untuk biaya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dianggarkan Rp25 miliar termasuk di dalamnya penggalian sedimentasi.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar Nelson Marnanse Kamisi juga berharap Pemkot mencurahkan perhatian untuk penanganan kebersihan dan pembenahan drainase. Sebab, buruknya pembenahan saluran pembuangan di kota ini, akan berpengaruh pada lingkungan terutama di kawasan yang rawan banjir.
(rsa)
