Kulonprogo kejar pusat danai breakwater

Sindonews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo untuk menyelesaikan pelabuhan ikan Tanjung Adikarta belum jelas karena hingga kini pemerintah pusat belum merealisasikan pembangunan breakwater atau bangunan penahan gelombang.

Padahal dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan melakukan pengerukan alur sungai. Jika breakwater belum dibangun, kemungkinan pengerukan akan percuma.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengucurkan anggaran Rp75 miliar untuk pembangunan breakwater di pelabuhan ikan Tanjung Adikarta sepanjang 75 meter.

“Kabar dari Pak Astungkoro bahwa dana itu masih terus diperjuangkan. Sebenarnya sudah masuk di agenda tapi masih ada tanda bintang, artinya masih tentatif. Kami berharap segera ada kepastian,” kata Sekda Kulonprogo, Budi Wibowo, Kamis (14/2/2013).

Budi menjelaskan, penyelesaian breakwater sepanjang 75 meter sangat penting. Apalagi, Provinsi juga berencana mengeruk alur sungai tahun ini juga. Sebab, jika pengerukan dilakukan sedangkan breakwater tidak segera dibangun maka pengerukan alur sungai tidak akan ada artinya.

Menurut dia, Tanjung Adikarta disiapkan beroperasi tahun 2014 sesuai rencana. Provinsi yang memiliki kewenangan pada pelabuhan ikan dan pantai sudah menyiapkan kelembagaan untuk itu.

Kabupaten, kata dia, juga sudah menyiapkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk mengurus pendaratan ikan. Pembentukan UPT, lanjut dia, dibutuhkan karena operasional pelabuhan harus melalui kerjasama.

“Jadi nanti kapal yang 15 grosston ke bawah di kita, dan yang 15 grosston ke atas di timur jadi kewenangan provinsi. Makanya harus kerjasama,” terangnya.