Parpol desak KPU tetapkan jadwal Pemilukada Kota Tangerang
Jum'at, 08 Februari 2013 - 01:11 WIB
Parpol desak KPU tetapkan jadwal Pemilukada Kota Tangerang
A
A
A
Sindonews.com - Masih belum pastinya jadwal (tahapan) penyelenggaran Pilkada Kota Tangerang 2013, membuat sejumlah parpol mendesak KPU Kota Tangerang untuk segera menyusun penetapan jadwal.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Hendri Zein mengatakan, hingga saat ini selaku penyelenggara pilkada, KPU belum pernah berkomunikasi kepada partai politik (parpol) terkait jadwal pilkada.
"Saat ini sudah masuk Februari, namun kami belum juga dapat informasi kapan pilkada digelar," ujar Hendri, Kamis (7/2/2013).
Hal ini tentunya, kata Hendri, akan berpengaruh terhadap persiapan partai politik dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Kami tidak ingin KPU hanya sekedar melontarkan wacana kepublik, tapi relaisasikan dengan mengundang seluruh elemen terkait mulai dari parpol, Muspida dan tokoh masyarakat," ujarnya.
Dijelaskannya, masa Jabatan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim habis 16 November 2013. Sesuai aturan, enam bulan sebelum habis masa jabatan wali kota, tahapan pilkada sudah harus dimulai. Itu berarti, April 2013 sudah masuk tahapan Pilkada.
"Saya minta KPU serius dalam hal penetapan jadwal ini, jangan sampai timbul polemik di masyarakat,"ujarnya.
Selain itu, Hendri juga mengatakan, KPU tidak perlu berlindung dibalik anggaran. Meskipun anggaran belum diturunkan oleh Pemkot Tangerang, bukan berarti KPU tidak bisa mengundang parpol.
"Walau cuma diundang di kantor, saya yakin seluruh pimpinan parpol di Kota Tangerang akan hadir, karena ini menyangkut memilih pemimpin Kota Tangerang," tegasnya.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPD PAN Kota Tangerang Suratno Abubakar. Menurutnya, terkait penetapan jadwal pilkada ini, KPU harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan parpol selaku pesereta pilkada.
"Sebagai penyelenggara, sudah seharusnya KPU bersikap proaktif," katanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Hendri Zein mengatakan, hingga saat ini selaku penyelenggara pilkada, KPU belum pernah berkomunikasi kepada partai politik (parpol) terkait jadwal pilkada.
"Saat ini sudah masuk Februari, namun kami belum juga dapat informasi kapan pilkada digelar," ujar Hendri, Kamis (7/2/2013).
Hal ini tentunya, kata Hendri, akan berpengaruh terhadap persiapan partai politik dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Kami tidak ingin KPU hanya sekedar melontarkan wacana kepublik, tapi relaisasikan dengan mengundang seluruh elemen terkait mulai dari parpol, Muspida dan tokoh masyarakat," ujarnya.
Dijelaskannya, masa Jabatan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim habis 16 November 2013. Sesuai aturan, enam bulan sebelum habis masa jabatan wali kota, tahapan pilkada sudah harus dimulai. Itu berarti, April 2013 sudah masuk tahapan Pilkada.
"Saya minta KPU serius dalam hal penetapan jadwal ini, jangan sampai timbul polemik di masyarakat,"ujarnya.
Selain itu, Hendri juga mengatakan, KPU tidak perlu berlindung dibalik anggaran. Meskipun anggaran belum diturunkan oleh Pemkot Tangerang, bukan berarti KPU tidak bisa mengundang parpol.
"Walau cuma diundang di kantor, saya yakin seluruh pimpinan parpol di Kota Tangerang akan hadir, karena ini menyangkut memilih pemimpin Kota Tangerang," tegasnya.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPD PAN Kota Tangerang Suratno Abubakar. Menurutnya, terkait penetapan jadwal pilkada ini, KPU harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan parpol selaku pesereta pilkada.
"Sebagai penyelenggara, sudah seharusnya KPU bersikap proaktif," katanya.
(stb)
