Jokowi setuju sopir bajaj mandiri di koperasi
Kamis, 07 Februari 2013 - 13:00 WIB
Jokowi setuju sopir bajaj mandiri di koperasi
A
A
A
Sindonews.com - Terkatung-katungnya peremajaan bajaj di ibu kota, diduga karena adanya permainan di dalam pelelangan bajaj. Ahasil, para sopir bajaj tersingkir dalam peta ekonomi warga Jakarta. Padahal, sekira 2.000 orang menggantungkan hidupnya dari alat transportasi ini.
Sejak 1997 lalu, para sopir bajaj terus menunggu aturan kendaraan ramah lingkungan yang mewajibkan bajaj mengalihkan bahan bakarnya dari minyak ke gas. Namun hingga kini, aturan tersebut masih tak jelas nasibnya, sama dengan nasib para sopir bajaj yang terkatung-katung.
Atas dasar kesadaran itu, puluhan sopir dan pemilik bajaj yang bergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Bermotor Seluruh Indonesia (SPABSI) mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut prihatin dan memperjuangkan nasib mereka.
"Saya senang mereka meminta untuk mengurus sendiri bajaj mereka dalam wadah koperasi, ini bagus," ujar Jokowi usai menemui para sopir dan pemilik bajaj di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/1/2013).
Ditambahkan dia, langkah para sopir bajaj yang coba mandiri itu, dilatar belakangi oleh dugaan adanya monopoli usaha bajaj di ibu kota. Hal itu tampak pada adanya satu PT yang mengelola bajaj, dan ada indikasi kuat soal monopoli.
Sementara itu, Jack Sofyan, Koordinator Aksi Sopir Bajaj mengatakan, hingga kini aturan lelang tersebut masih belum jelas. Bahkan, cenderung tidak transparan dan tertutup. Hal ini makin menimbulkan kesan ada monopoli dagang di balik aturan tersebut.
"Kami meminta kejelasan soal pelelangan bajaj dari BBM ke BBG agar dilakukan dengan transparan dan terbuka kepada masyarakat. Kami juga meminta agar tidak ada monopoli satu perusahaan terhadap bajaj yang membuat banyak pemilik bajaj merugi," terang Jack.
Sejak 1997 lalu, para sopir bajaj terus menunggu aturan kendaraan ramah lingkungan yang mewajibkan bajaj mengalihkan bahan bakarnya dari minyak ke gas. Namun hingga kini, aturan tersebut masih tak jelas nasibnya, sama dengan nasib para sopir bajaj yang terkatung-katung.
Atas dasar kesadaran itu, puluhan sopir dan pemilik bajaj yang bergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Bermotor Seluruh Indonesia (SPABSI) mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut prihatin dan memperjuangkan nasib mereka.
"Saya senang mereka meminta untuk mengurus sendiri bajaj mereka dalam wadah koperasi, ini bagus," ujar Jokowi usai menemui para sopir dan pemilik bajaj di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/1/2013).
Ditambahkan dia, langkah para sopir bajaj yang coba mandiri itu, dilatar belakangi oleh dugaan adanya monopoli usaha bajaj di ibu kota. Hal itu tampak pada adanya satu PT yang mengelola bajaj, dan ada indikasi kuat soal monopoli.
Sementara itu, Jack Sofyan, Koordinator Aksi Sopir Bajaj mengatakan, hingga kini aturan lelang tersebut masih belum jelas. Bahkan, cenderung tidak transparan dan tertutup. Hal ini makin menimbulkan kesan ada monopoli dagang di balik aturan tersebut.
"Kami meminta kejelasan soal pelelangan bajaj dari BBM ke BBG agar dilakukan dengan transparan dan terbuka kepada masyarakat. Kami juga meminta agar tidak ada monopoli satu perusahaan terhadap bajaj yang membuat banyak pemilik bajaj merugi," terang Jack.
(san)
